Courtesy of Forbes
Pertarungan Larangan TikTok Mungkin Menguji Batas Kekuasaan Trump
09 Des 2024, 21.28 WIB
124 dibaca
Share
Pada Senin pagi, TikTok meminta pengadilan untuk menghentikan sementara undang-undang yang dapat melarang aplikasi tersebut di AS mulai 19 Januari. TikTok berargumen bahwa pengadilan sebaiknya memberi waktu kepada pemerintahan Trump untuk menentukan sikapnya terhadap undang-undang tersebut. Namun, banyak ahli hukum berpendapat bahwa pengadilan tidak seharusnya menghentikan undang-undang hanya karena presiden di masa depan mungkin tidak setuju. Selain itu, presiden tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkan undang-undang, karena itu adalah wewenang Kongres.
Jika pemerintahan Trump memutuskan untuk tidak menegakkan undang-undang TikTok, hal ini bisa menciptakan preseden untuk bagaimana presiden menangani undang-undang lainnya. Meskipun Trump mungkin tidak ingin menegakkan undang-undang tersebut, perusahaan-perusahaan Amerika mungkin tetap membutuhkan keputusan pengadilan untuk memastikan bahwa mereka dapat terus menggunakan TikTok tanpa risiko denda besar. Kasus ini menunjukkan bahwa keputusan Trump dapat mempengaruhi banyak undang-undang lain yang mungkin ia tidak setujui di masa depan.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang diminta TikTok kepada pengadilan?A
TikTok meminta pengadilan untuk menghentikan sementara hukum yang dapat melarang aplikasi tersebut di AS.Q
Mengapa argumen TikTok dianggap buruk?A
Argumen TikTok dianggap buruk karena pengadilan tidak menghentikan hukum hanya karena presiden mendatang mungkin tidak menyukainya.Q
Apa yang dimaksud dengan 'Take Care' clause dalam Konstitusi?A
'Take Care' clause dalam Konstitusi mengharuskan presiden untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan dengan baik.Q
Apa yang bisa terjadi jika Trump tidak menegakkan hukum TikTok?A
Jika Trump tidak menegakkan hukum TikTok, hal ini bisa menyebabkan penalti besar bagi perusahaan seperti Apple dan Google.Q
Mengapa kasus TikTok bisa menjadi preseden untuk hukum lainnya?A
Kasus TikTok bisa menjadi preseden untuk bagaimana presiden menangani hukum yang tidak mereka setujui di masa depan.