Courtesy of InterestingEngineering

Debat larangan TikTok menuju Mahkamah Agung AS, argumen lisan dijadwalkan pada 10 Januari.

19 Des 2024, 00.16 WIB

122 dibaca

Mahkamah Agung AS akan mendengarkan tantangan TikTok terhadap undang-undang yang melarang operasi platform tersebut di dalam negeri karena kekhawatiran keamanan nasional. Kasus ini dijadwalkan untuk argumen lisan pada 10 Januari. TikTok mengajukan banding darurat, mengklaim bahwa undang-undang tersebut melanggar Amandemen Pertama yang melindungi kebebasan berbicara. Undang-undang ini, yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden, mengharuskan aplikasi yang memiliki hubungan dengan negara asing tertentu untuk memutuskan hubungan tersebut atau menghadapi sanksi, termasuk larangan di AS.

Para ahli hukum berpendapat bahwa meskipun kebebasan berbicara penting, pemerintah dapat memberlakukan pembatasan jika ada kepentingan yang cukup kuat, seperti keamanan nasional. TikTok berargumen bahwa undang-undang ini membatasi kemampuannya untuk berfungsi sebagai platform kebebasan berbicara. Saat kasus ini mendekati tanggal sidang, akan ada perdebatan lebih lanjut tentang keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan berbicara di era digital.--------------------

Analisis Ahli:

Referensi:
[1] https://interestingengineering.com/culture/tiktok-ban-heads-to-supreme-court

Pertanyaan Terkait

Apa yang diumumkan oleh Mahkamah Agung terkait TikTok?

Mahkamah Agung mengumumkan bahwa mereka akan mendengarkan tantangan TikTok terhadap undang-undang yang melarang operasi platform tersebut.

Mengapa TikTok menantang undang-undang yang melarang operasinya?

TikTok menantang undang-undang tersebut karena mereka berpendapat bahwa itu melanggar Amandemen Pertama dengan membatasi kebebasan berbicara.

Siapa yang menandatangani undang-undang yang melarang TikTok?

Joe Biden adalah Presiden yang menandatangani undang-undang yang melarang TikTok.

Apa yang menjadi kekhawatiran utama terkait ByteDance?

Kekhawatiran utama terkait ByteDance adalah hubungan perusahaan tersebut dengan pemerintah Tiongkok dan potensi akses mereka terhadap data pengguna.

Apa yang dikatakan Daniel Solove tentang kebebasan berbicara dan keamanan nasional?

Daniel Solove menyatakan bahwa meskipun kebebasan berbicara penting, itu harus seimbang dengan kepentingan pemerintah, dan pengadilan harus memeriksa justifikasi untuk pembatasan tersebut.