Regulasi Kripto yang Lebih Ketat Diumumkan di Turki Menjelang Penerapan pada 2025

Turki akan menerapkan peraturan baru untuk mencegah pencucian uang dalam transaksi kripto mulai 25 Februari 2025. Aturan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan mata uang digital dalam kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pengguna yang melakukan transaksi lebih dari 15.000 lira Turki (sekitar Rp 6.99 juta ($425) ) harus memberikan informasi identitas kepada penyedia layanan kripto. Jika transaksi tidak memenuhi batas ini, tidak perlu memberikan informasi tersebut. Penyedia layanan juga harus mengumpulkan informasi pengguna untuk alamat dompet yang belum terdaftar sebelumnya. Perubahan regulasi ini muncul setelah banyak perusahaan kripto yang mengajukan izin, dengan 47 aplikasi diterima sejak Juli 2024. Turki merupakan pasar kripto terbesar keempat di dunia dengan volume perdagangan sekitar Rp 2.80 quadriliun ($170 miliar) . Meskipun perdagangan kripto diperbolehkan, penggunaan aset digital untuk pembayaran telah dibatasi sejak 2021. Pemerintah Turki juga mempertimbangkan pajak transaksi minimal sebesar 0,03% pada keuntungan kripto untuk mendukung anggaran nasional, meskipun pajak tersebut belum diterapkan.