Rangkuman Berita: Aturan kredit pajak hidrogen memberikan kejelasan bagi startup sambil meningkatkan energi nuklir dan penangkapan karbon.

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang hidrogen dianggap sebagai solusi yang menjanjikan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dalam industri berat dan transportasi jarak jauh. Namun, mereka telah menunggu selama beberapa tahun untuk mendapatkan panduan resmi dari Departemen Keuangan AS mengenai kredit pajak yang menguntungkan. Baru-baru ini, Departemen Keuangan mengumumkan aturan final yang memungkinkan produsen hidrogen memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produksi hidrogen tidak menambah emisi gas rumah kaca, dengan mewajibkan produsen untuk melacak emisi yang dihasilkan selama proses produksi hidrogen. Ada berbagai cara untuk memproduksi hidrogen, seperti menggunakan elektroliser yang memisahkan air menjadi hidrogen dan oksigen, atau melalui reformasi uap yang memecah metana. Aturan baru ini memberikan insentif pajak yang lebih besar bagi produksi hidrogen yang menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca, dengan potensi kredit mencapai Rp 49.34 ribu ($3) per kilogram. Meskipun aturan ini disambut baik, masih ada beberapa kekurangan yang diharapkan dapat diperbaiki di masa depan. Para pelaku industri berharap agar aturan ini tetap berlaku dan dapat disesuaikan jika diperlukan.