Courtesy of YahooFinance

Saham Trump Media untuk Direktur: Potensi Konflik Kepentingan dan Ekspansi Fintech

01 Feb 2025, 08.29 WIB

115 dibaca

Trump Media & Technology Group baru-baru ini memberikan saham kepada enam direktornya, termasuk Kash Patel dan Linda McMahon, yang merupakan calon penting dalam pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Masing-masing direktur menerima hampir 26.000 saham, yang saat ini bernilai lebih dari Rp 13.57 miliar ($825,000) . Meskipun pemberian saham ini umum dilakukan di perusahaan, banyak kritik yang menyatakan bahwa hubungan keuangan antara para pemimpin pemerintah yang potensial dan Trump Media dapat menimbulkan konflik kepentingan, terutama karena Trump memiliki saham dominan di perusahaan tersebut.

Selain itu, Trump Media juga mengumumkan rencana untuk memperluas bisnisnya ke layanan keuangan dan berencana meluncurkan merek fintech bernama Truth.Fi. Mereka ingin memperkenalkan produk investasi yang fokus pada pertumbuhan Amerika, manufaktur, energi, dan ekonomi "Patriot". Pemberian saham ini terjadi bersamaan dengan sidang konfirmasi Patel di Senat, di mana ia ditanya tentang komentarnya yang memuji para perusuh yang menyerang Capitol AS pada 6 Januari 2021.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/trump-media-grants-large-amounts-012932273.html

Analisis Kami

"Pemberian saham kepada pimpinan yang juga calon pejabat tinggi mengindikasikan bahwa garis antara bisnis dan pemerintahan semakin buram, yang bisa memperumit integritas pemerintahan yang bersih. Meskipun secara formal aturan dipatuhi, wajar jika publik dan pengamat politik merasa skeptis terkait transparansi dan pengaruh yang mungkin timbul."

Analisis Ahli

Ethics Specialist

"Konflik kepentingan adalah isu kritis yang harus ditangani dengan ketat agar kepercayaan publik tidak terkikis, apalagi jika pejabat tinggi memiliki hubungan finansial yang signifikan dengan perusahaan yang berpotensi mendapat keuntungan dari kebijakan pemerintah."

Prediksi Kami

Pemberian saham ini dan keterlibatan figur dengan jabatan tinggi di pemerintahan berpotensi memperpanjang perdebatan dan pengawasan tentang konflik kepentingan serta memicu regulasi lebih ketat di masa depan terkait hubungan bisnis dan politik.