Courtesy of TechCrunch

Negara Bagian AS Bersiap Gugat Akses Tim Elon Musk ke Data Sensitif Pemerintah

07 Feb 2025, 19.30 WIB

67 dibaca

Sejumlah negara bagian di Amerika Serikat berencana untuk mengajukan gugatan hukum untuk mencegah tim Elon Musk yang dikenal sebagai Department of Government Efficiency (DOGE) mengakses sistem pembayaran pemerintah federal yang berisi data pribadi warga Amerika. Gugatan ini dipimpin oleh 13 jaksa agung dari negara bagian Demokrat seperti California dan New York, yang menyatakan bahwa mereka bertindak untuk melindungi Konstitusi, hak privasi, dan dana penting yang dibutuhkan oleh individu dan komunitas di seluruh negeri. Namun, mereka belum mengungkapkan kapan dan di mana gugatan tersebut akan diajukan.

Akses tim Musk ke berbagai departemen pemerintah AS, termasuk Departemen Keuangan dan Departemen Pendidikan, telah menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan nasional, terutama karena hubungan bisnis Musk di China. Meskipun tidak ada perlindungan data nasional yang ketat di AS, banyak negara bagian telah memiliki undang-undang yang mengharuskan perlindungan data warganya, termasuk data yang dikelola oleh pemerintah federal.

Referensi:
[1] https://techcrunch.com/2025/02/07/coalition-of-us-states-to-file-lawsuit-after-musks-doge-gains-access-to-americans-personal-data/

Analisis Kami

"Akses yang diberikan kepada tim Elon Musk ke data sensitif pemerintah seharusnya mendapatkan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau bisnisnya. Politik dan bisnis seharusnya tidak pernah bercampur dalam pengelolaan data warga yang fundamental bagi keamanan dan privasi nasional."

Analisis Ahli

Bruce Schneier

"Memberikan akses data sensitif seperti ini tanpa kontrol yang ketat sangat berbahaya dan dapat menimbulkan risiko kebocoran data yang besar."

Shoshana Zuboff

"Penggabungan kekuatan bisnis swasta dengan data pemerintah menghadirkan tantangan serius bagi demokrasi dan privasi warga."

Prediksi Kami

Gugatan dari negara bagian ini kemungkinan besar akan memperketat regulasi akses dan pengawasan terhadap data pemerintah federal serta memicu debat panas soal privasi dan keamanan data di tingkat nasional.