Courtesy of Axios

Pemadaman Internet Melonjak Tahun Lalu, Pemerintah Gunakan Sebagai Senjata Politik

23 Feb 2025, 07.00 WIB

84 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Pemadaman internet meningkat secara signifikan sebagai alat untuk membungkam dissent.
Myanmar kini menjadi pelanggar terburuk dalam hal pemadaman internet.
Ada kebutuhan mendesak untuk akuntabilitas yang lebih besar terkait pemadaman internet yang dilakukan oleh pemerintah.

Tahun lalu tercatat sebagai tahun terburuk untuk pemadaman internet yang dilakukan oleh pemerintah, dengan setidaknya 296 pemadaman di 54 negara, menurut laporan dari Access Now. Pemerintah semakin sering mematikan internet untuk membungkam suara-suara yang berbeda selama konflik, protes, dan pemilihan. Felicia Anthonio, manajer kampanye #KeepItOn dari Access Now, menyatakan bahwa pemadaman internet digunakan sebagai senjata perang dan alat hukuman kolektif, yang membuat masyarakat terjebak dalam kegelapan digital dan menyembunyikan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Myanmar menjadi negara dengan pemadaman internet terbanyak, mengalahkan India dengan 85 pemadaman. Empat negara, yaitu India, Myanmar, Pakistan, dan Rusia, menyumbang lebih dari 70% dari total pemadaman di seluruh dunia. Konflik menjadi penyebab utama pemadaman internet, dengan 103 pemadaman terjadi di 11 negara, termasuk Ethiopia, India, dan Ukraina. Selain itu, protes dan pemilihan juga menjadi alasan banyaknya pemadaman internet.

Referensi:
[1] https://www.axios.com/2025/02/24/global-internet-blackouts

Analisis Kami

"Pemadaman internet sebagai alat politik dan militer menunjukkan betapa pentingnya internet sebagai ruang kebebasan dan demokrasi saat ini. Namun, penggunaan cara ini bukan solusi dan justru memperparah ketidakadilan serta menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat sipil yang bergantung pada internet."

Analisis Ahli

Felicia Anthonio

"Pemadaman internet digunakan bukan hanya sebagai senjata perang, tetapi juga sebagai alat hukuman kolektif yang merugikan komunitas secara keseluruhan."

Prediksi Kami

Jika tren ini berlanjut, internet kemungkinan akan semakin sering dipadamkan oleh pemerintah selama periode krisis politik, yang memperburuk akses masyarakat terhadap informasi dan memperkuat kontrol otoriter.