Courtesy of CNBCIndonesia

Kenaikan Belanja Pegawai dan Pencairan THR 100% di Februari 2025

13 Mar 2025, 12.03 WIB

162 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Belanja pegawai meningkat menjadi Rp 36,3 triliun pada Februari 2025.
Tunjangan Hari Raya akan dicairkan 100% bagi ASN dan instansi terkait.
Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar 80% dari gaji pokok PNS.

Kementerian Keuangan Indonesia melaporkan bahwa belanja pegawai mencapai Rp 36,3 triliun pada Februari 2025, meningkat dari Rp 35,1 triliun pada tahun sebelumnya. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa kenaikan ini terjadi karena pembayaran gaji dan tunjangan kinerja yang sudah dilakukan dalam dua bulan pertama tahun ini.

Selain itu, pada 17 Maret 2025, Kementerian Keuangan akan mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 100% untuk ASN, TNI, Polri, pensiunan, dan CPNS. THR ini berasal dari APBN dan akan diberikan sebesar 80% dari gaji pokok PNS, ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lainnya sesuai dengan pangkat dan jabatan.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/news/20250313115828-4-618264/bayar-gaji-pns-tukin-belanja-pegawai-capai-rp363-t-di-awal-2025

Analisis Kami

"Kenaikan belanja pegawai yang tercatat sangat mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan ASN dan aparat negara lainnya. Namun, peningkatan belanja ini harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja agar beban anggaran tidak mengganggu aspek pembangunan lainnya."

Analisis Ahli

Sri Mulyani (Menteri Keuangan Indonesia)

"Pemberian tunjangan kinerja dan THR yang penuh merupakan investasi jangka pendek yang berdampak positif pada penguatan daya beli pegawai negara, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi."

Ekonom Makro

"Kenaikan belanja pegawai adalah hal yang wajar dalam kondisi normal dan perlu dikelola secara hati-hati agar tidak berdampak negatif terhadap defisit anggaran negara."

Prediksi Kami

Pembayaran tunjangan dan gaji secara tepat waktu serta penyaluran THR secara penuh kemungkinan akan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan mendorong kinerja yang lebih baik di sektor publik.