Courtesy of YahooFinance

Rancangan Undang-Undang Larang Pejabat Federal Untung dari Kripto Nama Mereka

Mencegah pejabat federal dan keluarga dekat mereka dari mendapatkan keuntungan secara tidak etis dari mata uang kripto yang dinamai dari nama mereka, khususnya meme coin dan stablecoin.

07 Mei 2025, 06.20 WIB

169 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Ritchie Torres berencana untuk memperkenalkan undang-undang yang melarang pejabat federal dari meraup keuntungan dari cryptocurrency.
Keterlibatan keluarga Trump dalam cryptocurrency telah memicu kritik dari anggota DPR dan senator.
Legislasi baru diusulkan untuk mencegah pejabat federal dari mendapatkan keuntungan dari koin meme.

New York, New York, United States - Kongresman Ritchie Torres dari New York berencana mengajukan RUU yang bertujuan melarang pejabat federal dan keluarga dekat mereka mendapatkan keuntungan dari aset kripto, terutama yang menggunakan nama pejabat sebagai merek seperti koin meme dan stablecoin.

RUU tersebut akan menjadi ilegal untuk membuat, mempromosikan, atau menjual aset digital yang menggunakan nama pejabat senior seperti presiden, wakil presiden, anggota Kongres, serta keluarga mereka, guna menghindari konflik kepentingan dan pemanfaatan jabatan untuk keuntungan pribadi.

Isu ini muncul karena keluarga mantan Presiden Donald Trump diketahui terlibat dalam beberapa bisnis kripto, termasuk koin meme TRUMP dan MELANIA serta proyek stablecoin USD1 yang memakai nama mereka, memicu kritik dari banyak politisi Demokrat.

Politisi seperti Senator Elizabeth Warren, Rep. Maxine Waters, dan Rep. Sam Liccardo aktif menuntut agar pejabat federal dilarang melakukan investasi atau profiting dari koin meme dan memastikan bahwa pejabat seperti Trump tidak terlibat dalam bisnis kripto selama masa jabatannya.

Meskipun harga koin meme TRUMP sempat turun drastis, ada lonjakan harga kembali menyusul pengumuman acara makan malam eksklusif yang akan dihadiri para pemegang koin tersebut, hal ini semakin menguatkan tuntutan untuk regulasi yang lebih ketat terhadap keterlibatan pejabat dalam dunia kripto.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/congressman-plans-crackdown-trump-themed-232000155.html

Analisis Kami

"Upaya Ritchie Torres dan legislator lain sangat penting untuk menjaga integritas pejabat publik dalam menghadapi fenomena pasar kripto yang sangat volatil dan terkadang kurang regulasi. Melarang pemanfaatan nama dan jabatan untuk promosi aset digital akan menekan potensi konflik kepentingan dan meningkatkan transparansi bagi publik."

Analisis Ahli

Elizabeth Warren

"Peraturan ketat diperlukan karena keterlibatan pejabat publik dalam bisnis kripto berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang merusak kepercayaan pemerintah."

Sam Liccardo

"MEME Act adalah langkah progresif yang dapat menjadi contoh regulasi kripto berorientasi etika di Amerika Serikat."

Prediksi Kami

Jika rancangan undang-undang ini disahkan, potensi pembatasan ketat terhadap keterlibatan pejabat federal dan keluarganya dalam bisnis kripto akan diterapkan, yang bisa mengurangi peluang penggunaan jabatan untuk keuntungan pribadi di ranah aset digital.

Pertanyaan Terkait

Apa tujuan dari undang-undang yang direncanakan oleh Ritchie Torres?

Tujuan dari undang-undang yang direncanakan oleh Ritchie Torres adalah untuk mencegah pejabat federal dan keluarga mereka dari meraup keuntungan dari cryptocurrency.

Siapa yang menjadi sasaran undang-undang tersebut?

Undang-undang tersebut menyasar pejabat federal, termasuk presiden, wakil presiden, anggota Kongres, dan keluarga mereka.

Apa hubungan antara keluarga Trump dengan cryptocurrency?

Keluarga Trump terlibat dalam beberapa usaha cryptocurrency, termasuk koin meme TRUMP dan MELANIA.

Apa yang diusulkan oleh Sam Liccardo terkait dengan koin meme?

Sam Liccardo mengusulkan undang-undang bernama MEME Act untuk melarang pejabat federal dari mendapatkan keuntungan dari koin meme.

Mengapa Jon Ossoff mendukung pemakzulan presiden?

Jon Ossoff mendukung pemakzulan presiden karena keterlibatannya dalam acara yang melibatkan pemegang koin meme TRUMP.