Percepatan Proses Izin Energi Fosil Picu Risiko Hukum dan Ketidakpastian Investasi

Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat mengumumkan percepatan proses persetujuan proyek bahan bakar fosil dengan memotong waktu analisis lingkungan yang biasanya memakan waktu lama menjadi maksimal satu bulan. Kebijakan ini dilakukan dengan memanfaatkan proklamasi keadaan darurat energi nasional oleh Presiden Donald Trump. Meski terlihat sebagai keuntungan bagi industri, para ahli lingkungan dan hukum menyatakan bahwa kebijakan itu hampir pasti melanggar undang-undang penting seperti NEPA dan Endangered Species Act. Hal ini berpotensi membuka peluang besar bagi gugatan hukum terhadap proyek-proyek yang disetujui berdasarkan prosedur baru ini. Kondisi ini diperparah oleh pengurangan staf besar-besaran di Departemen Dalam Negeri, sehingga kapasitas untuk melakukan review yang berkualitas menjadi sangat terbatas. Selain itu, kebijakan ini tidak memberi percepatan bagi proyek energi terbarukan seperti matahari dan angin, yang malah mendapatkan perlakuan berbeda. Sementara itu, industri energi fosil menghadapi ketidakpastian lain seperti harga minyak yang tidak menguntungkan dan tekanan pasar dari investor yang lebih berhati-hati. Ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah menambah rasa cemas para investor dan pengembang proyek energi fosil. Secara keseluruhan, meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan proyek energi fosil, faktanya malah menimbulkan risiko hukum, membuat investasi menjadi berisiko, dan menimbulkan ketidakpastian tinggi di industri energi Amerika Serikat saat ini.