Cara Membuat Kebijakan Kartu Kredit Perusahaan untuk Cegah Penipuan dan Kelola Pengeluaran

Banyak perusahaan menghadapi tantangan saat karyawan mulai lebih sering menggunakan kartu kredit perusahaan, terutama dalam hal kehilangan struk dan kebingungan aturan pengeluaran. Kebijakan yang jelas membantu mengatur bagaimana kartu diterbitkan, digunakan, dan dipantau agar pengeluaran lebih terkontrol dan mudah diaudit. Kebijakan kartu kredit korporat biasanya dibuat oleh tim finance dengan masukan dari HR dan operasi. Hal ini memastikan aturan yang dibuat realistis dan sesuai kebutuhan berbagai departemen, serta dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dan pelanggaran aturan. Langkah penting dalam penyusunan kebijakan meliputi menentukan siapa yang berhak mendapat kartu, mendefinisikan pengeluaran apa saja yang boleh dan tidak boleh dibayar menggunakan kartu, menetapkan batas pengeluaran sesuai jabatan, serta mengatur mekanisme pengumpulan struk pembelian dengan tenggat waktu yang jelas. Proses review pengeluaran harus diatur dengan baik termasuk siapa yang menyetujuinya dan bagaimana tindak lanjut saat ditemukan pengeluaran yang tidak sesuai. Kebijakan juga harus mencakup sanksi bagi pelanggar agar karyawan memahami konsekuensi penyalahgunaan. Meskipun kebijakan penting, tantangan terbesar adalah penegakannya. Penggunaan platform pengelolaan pengeluaran modern memungkinkan otomatisasi kontrol dan pengawasan real-time sehingga mencegah pelanggaran sebelum terjadi, menggantikan proses manual yang lambat dan rawan kesalahan.-------------------- Analisis Ahli: