Courtesy of YahooFinance
Gautam Adani, seorang miliarder yang sedang menghadapi masalah hukum, telah menarik diri dari perjanjian pinjaman senilai Rp 9.09 triliun ($553 juta) dari US International Development Finance Corporation untuk proyek terminal pelabuhan di Sri Lanka. Dalam pengumuman resmi, perusahaan menyatakan bahwa proyek tersebut akan dibiayai melalui dana internal mereka dan tidak menyebutkan masalah hukum yang dihadapi Adani, yang baru-baru ini didakwa di pengadilan AS karena diduga memberikan suap kepada pejabat pemerintah India untuk mendapatkan kontrak energi solar.
Meskipun menghadapi tuduhan serius, Adani Group berusaha menunjukkan bahwa mereka tetap menjalankan bisnis seperti biasa. Miliarder tersebut terlihat dekat dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, dalam sebuah konferensi publik di mana mereka berkomitmen untuk melakukan investasi besar di dalam negeri. Sementara itu, beberapa proyek yang diusulkan oleh Adani di negara lain, seperti Kenya, telah dibatalkan setelah pengumuman dakwaan tersebut.
Pertanyaan Terkait
Q
Siapa Gautam Adani dan apa perannya dalam artikel ini?A
Gautam Adani adalah miliarder India yang terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur dan pemilik Adani Group. Ia menjadi sorotan karena menghadapi tuduhan korupsi di pengadilan AS.Q
Apa yang terjadi dengan perjanjian pinjaman dari DFC?A
Perjanjian pinjaman dari DFC senilai $553 juta untuk proyek pelabuhan di Sri Lanka telah ditarik kembali oleh Adani Group.Q
Mengapa Adani Group menarik kembali permohonan pendanaan?A
Adani Group menarik kembali permohonan pendanaan karena menghadapi tuduhan korupsi dan ingin melanjutkan proyek dengan dana internal.Q
Apa tuduhan yang dihadapi oleh Gautam Adani dan eksekutif lainnya?A
Gautam Adani dan eksekutif lainnya dituduh memberikan suap lebih dari $250 juta kepada pejabat pemerintah India untuk memenangkan kontrak energi solar.Q
Bagaimana reaksi pemerintah AS terhadap situasi ini?A
Pemerintah AS, melalui DFC, sedang melakukan penilaian terhadap dampak dari tuduhan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.