Courtesy of Wired
Pemerintah Amerika Serikat baru saja melarang TikTok, sebuah platform media sosial besar, untuk pertama kalinya dalam sejarah internet, mirip dengan tindakan yang diambil oleh negara-negara otoriter seperti Rusia dan China. Larangan ini terjadi setelah undang-undang yang disahkan oleh Kongres yang mengharuskan perusahaan induk TikTok, ByteDance, untuk menjual operasi mereka di AS atau menghadapi larangan nasional. Meskipun TikTok telah dihapus dari toko aplikasi Apple dan Google, banyak pengguna yang merasa kecewa dan marah, bahkan membuat video untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan pemerintah.
Baca juga: TikTok Sudah Kembali Online
Meskipun ada upaya dari TikTok dan beberapa kreator untuk menghentikan larangan ini dengan alasan pelanggaran terhadap Amandemen Pertama, Mahkamah Agung AS menolak argumen tersebut. Beberapa tokoh bisnis dan teknologi menunjukkan minat untuk membeli TikTok, termasuk Elon Musk. Namun, dukungan publik untuk larangan ini menurun, dengan hanya 32% orang dewasa di AS yang setuju dengan keputusan tersebut. Banyak pengguna TikTok beralih ke platform lain sebagai bentuk protes, menunjukkan bahwa mereka tidak peduli dengan alasan keamanan nasional yang diberikan oleh para pembuat undang-undang.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang terjadi dengan TikTok di Amerika Serikat?A
Pemerintah AS secara resmi melarang TikTok, dan aplikasi tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna di negara tersebut.Q
Siapa yang mengembangkan TikTok?A
TikTok dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok bernama ByteDance.Q
Apa alasan pemerintah AS melarang TikTok?A
Pemerintah AS melarang TikTok karena kekhawatiran terkait keamanan nasional dan perlindungan data pengguna.Q
Apa yang dikatakan Trump tentang TikTok?A
Trump menyatakan bahwa ia kemungkinan akan mengeluarkan perintah eksekutif untuk memberikan TikTok perpanjangan 90 hari pada larangan tersebut.Q
Bagaimana reaksi publik terhadap larangan TikTok?A
Reaksi publik terhadap larangan TikTok tidak terlalu positif, dengan banyak orang yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut.