Courtesy of YahooFinance

Hertz Menang Gugatan Soal Penebusan Surat Hak Beli Saham Setelah Transaksi Finansial

08 Feb 2025, 03.46 WIB

108 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Hertz tidak diwajibkan untuk menebus waran saham setelah keputusan pengadilan.
Keputusan pengadilan dipengaruhi oleh definisi 'peristiwa reorganisasi'.
Transaksi keuangan Hertz melibatkan pembelian kembali saham dan pengambilan utang.

Hertz Global Holdings, sebuah perusahaan penyewaan mobil, baru-baru ini menang dalam sebuah kasus hukum yang menyatakan bahwa mereka harus menebus surat berharga saham biasa untuk para pemegang saham setelah melakukan beberapa transaksi pembiayaan. Hakim Eric Davis dari Pengadilan Chancery Delaware memutuskan bahwa keputusan Hertz untuk membeli kembali saham senilai Rp 55.91 triliun ($3,4 miliar) dan mengambil utang sebesar Rp 36.18 triliun ($2,2 miliar) antara November 2021 dan Desember 2023 tidak memenuhi syarat sebagai "peristiwa reorganisasi" yang memungkinkan para investor untuk menebus surat berharga mereka.

Keputusan ini berarti bahwa Hertz tidak diwajibkan untuk mengembalikan uang kepada pemegang saham berdasarkan klaim tersebut. Ini adalah berita penting bagi perusahaan dan para investor, karena menunjukkan bahwa tindakan keuangan yang diambil oleh Hertz tidak dianggap sebagai perubahan besar yang dapat mempengaruhi hak-hak pemegang saham.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/hertz-wins-dismissal-lawsuit-delaware-204627249.html

Analisis Kami

"Putusan ini menunjukkan bagaimana pengadilan cenderung mempertahankan interpretasi ketat terkait definisi 'reorganization event' yang mempengaruhi hak investasi. Ini memperjelas batasan bagi investor dalam mengambil langkah hukum terhadap keputusan finansial perusahaan besar."

Analisis Ahli

Jonathan Stempel

"Keputusan pengadilan ini mencerminkan tren hukum korporasi yang mengedepankan stabilitas manajemen perusahaan atas klaim investor terkait instrument keuangan kompleks."

Prediksi Kami

Keputusan ini kemungkinan akan memperkuat posisi perusahaan dalam mengelola struktur keuangannya tanpa paksaan untuk menebus surat hak beli saham, serta menjadi preseden bagi sengketa serupa di masa depan.