Courtesy of YahooFinance
Sengketa Hukum Program Tol Kemacetan Manhattan Melawan Trump
25 Feb 2025, 01.41 WIB
115 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Program penetapan tol di NYC bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan pendanaan transportasi.
- Gugatan hukum antara MTA dan pemerintah federal menunjukkan ketegangan politik yang mendalam.
- Dampak awal dari program ini menunjukkan pengurangan signifikan dalam jumlah kendaraan di Manhattan.
Program tol lalu lintas yang kontroversial di New York City sedang menghadapi tantangan hukum dari pemerintah Trump. Program ini, yang dikenakan biaya Rp 148.00 ribu ($9) bagi pengemudi yang masuk ke Manhattan, bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan polusi, serta mengumpulkan dana untuk transportasi umum. Namun, Trump menyebut program ini sebagai "pembunuh bisnis" dan berusaha untuk membatalkannya. MTA (Metropolitan Transportation Authority) menggugat pemerintah federal karena mencabut persetujuan untuk program ini, yang mereka anggap melanggar kesepakatan yang telah dibuat.
Para ahli hukum percaya bahwa MTA memiliki peluang besar untuk menang dalam kasus ini, karena tidak ada dasar hukum yang jelas bagi pemerintah untuk membatalkan persetujuan tersebut. Program ini telah berhasil mengurangi jumlah kendaraan di zona kemacetan dan menghasilkan pendapatan yang signifikan dalam bulan pertama pelaksanaannya. Meskipun ada tantangan hukum, MTA berencana untuk melanjutkan program ini dan siap untuk mengembalikan biaya tol jika mereka kalah dalam gugatan.
--------------------
Analisis Kami: Langkah pemerintahan Trump mencabut persetujuan terhadap program ini tampak lebih sebagai tindakan politik yang tidak memiliki dasar hukum kuat dan bisa memperlambat kemajuan kebijakan transportasi berkelanjutan di kota besar. Sementara itu, MTA menunjukkan komitmen kuat terhadap solusi inovatif untuk masalah kemacetan yang sudah lama menghantui New York, yang seharusnya didukung bukan dilemahkan.
--------------------
Analisis Ahli:
Bennett L. Gershman: Kasus ini sangat unik dan bisa jadi Mahkamah Agung tertarik untuk meninjaunya karena sifat novelnya dalam hukum transportasi dan administrasi.
David A. Super: Tidak ada alasan hukum untuk mencabut approval karena peraturan jelas mendukung program ini.
Noah Kazis: Langkah federal ini adalah tindakan politik yang cacat secara hukum tapi kemungkinan besar tidak akan diterima oleh Mahkamah Agung.
--------------------
What's Next: Kasus hukum akan terus berlangsung dengan kemungkinan banding dari pemerintah federal, namun kemungkinan besar program toll kemacetan akan tetap berjalan kecuali ada keputusan hukum yang membalikkan secara drastis, sementara perdebatan politik akan berlanjut terkait kebijakan transportasi lokal dan federal.
Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/york-congestion-pricing-plan-faces-184149195.html
[1] https://finance.yahoo.com/news/york-congestion-pricing-plan-faces-184149195.html
Artikel Serupa
Finansial
5 bulan lalu
159 dibaca
Trump Pertahankan Tarif Berat di Tengah Tantangan Ekonomi dan Politik AS
Finansial
5 bulan lalu
255 dibaca
Pidato Trump di Kongres: Tarif, Ekonomi, dan Agenda Politik yang Kontroversial
Bisnis
5 bulan lalu
179 dibaca
Mengapa Trump Kini Memberi Ruang untuk Federal Reserve Meski Pernah Mengkritik Keras
Bisnis
5 bulan lalu
265 dibaca
Kebijakan Trump Tegaskan Langkah Keras Hadapi China dan Risiko Ketegangan Baru
Finansial
5 bulan lalu
204 dibaca
Trump Melawan Pajak Digital Asing untuk Lindungi Perusahaan Teknologi AS
Finansial
5 bulan lalu
79 dibaca