Courtesy of TechCrunch
Hak Privasi dan Perlawanan Apple Atas Perintah Rahasia Backdoor iCloud di Inggris
13 Mar 2025, 21.56 WIB
113 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Kasus ini menunjukkan ketegangan antara privasi pengguna dan permintaan pemerintah untuk akses data.
- Ada seruan untuk transparansi dalam proses hukum yang melibatkan pengawasan pemerintah.
- Organisasi hak asasi manusia berperan penting dalam memperjuangkan hak privasi di era digital.
Kelompok hak privasi telah meminta agar tantangan hukum Apple terhadap perintah rahasia pemerintah Inggris yang meminta perusahaan tersebut untuk memberikan akses ke versi terenkripsi dari layanan penyimpanan iCloud-nya dibahas secara terbuka, bukan di belakang pintu tertutup. Perintah tersebut muncul melalui laporan pers bulan lalu, dan Apple mengonfirmasi bahwa mereka menutup layanan Perlindungan Data Lanjutan untuk pengguna di Inggris. Namun, perintah pengawasan ini juga mungkin mencakup informasi pengguna yang berada di luar negara tersebut, sehingga masih belum jelas apakah langkah Apple sudah sesuai.
Dalam surat bersama kepada presiden Tribunal Kekuasaan Investigasi (IPT), kelompok hak tersebut, termasuk Big Brother Watch dan Open Rights Group, meminta agar kasus iCloud dibahas secara publik. Mereka berpendapat bahwa kasus ini berkaitan dengan hak privasi jutaan warga Inggris yang menggunakan teknologi Apple, serta pengguna internasional. Mereka percaya bahwa kepentingan publik akan lebih terlayani jika kasus ini dibahas secara terbuka, karena akan memberikan pemahaman tentang bagaimana pemerintah Inggris dapat memaksa perusahaan swasta untuk mengorbankan privasi dan keamanan pelanggan mereka.
--------------------
Analisis Kami: Kasus ini menandai titik kritis dalam perdebatan antara privasi digital dan kewenangan negara. Menurut saya, pemerintah harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, karena backdoor pada enkripsi bisa melemahkan keamanan data seluruh pengguna, bukan hanya kriminal yang diincar.
--------------------
Analisis Ahli:
Bruce Schneier: Pemerintah yang menuntut backdoor mengenaskan seluruh sistem keamanan, membuka celah eksploitasi yang bisa disalahgunakan oleh pihak ketiga dan merusak kepercayaan publik terhadap teknologi.
Edward Snowden: Kasus ini mencerminkan perjuangan penting melawan pengawasan massal dan perlunya melindungi kebebasan sipil dalam era digital yang terus terancam.
--------------------
What's Next: Jika sidang tetap dilakukan tertutup, kemungkinan akan memicu kecaman publik dan desakan lebih besar untuk transparansi soal pengawasan pemerintah atas data pribadi warga dan pengguna internasional. Namun, jika membuka sidang secara publik, bisa mengubah batasan hukum antara privasi dan keamanan nasional di Inggris.
Referensi:
[1] https://techcrunch.com/2025/03/13/apples-appeal-against-uks-secret-icloud-backdoor-order-must-be-held-in-public-rights-groups-urge/
[1] https://techcrunch.com/2025/03/13/apples-appeal-against-uks-secret-icloud-backdoor-order-must-be-held-in-public-rights-groups-urge/
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang diminta oleh kelompok hak privasi terkait tantangan hukum Apple?A
Kelompok hak privasi meminta agar tantangan hukum Apple terhadap perintah pemerintah didengar di depan umum, bukan di belakang pintu tertutup.Q
Mengapa Apple menutup layanan Advanced Data Protection untuk pengguna di Inggris?A
Apple menutup layanan Advanced Data Protection untuk pengguna di Inggris sebagai respons terhadap perintah pemerintah yang meminta akses ke data.Q
Apa yang dimaksud dengan perintah pemerintah yang meminta Apple untuk membuka akses ke data?A
Perintah pemerintah meminta Apple untuk memberikan akses kepada penegak hukum ke data yang disimpan dalam layanan enkripsi end-to-end.Q
Siapa saja organisasi yang terlibat dalam surat kepada IPT?A
Organisasi yang terlibat dalam surat kepada IPT adalah Big Brother Watch, Index on Censorship, dan Open Rights Group.Q
Apa yang menjadi perhatian utama kelompok hak asasi manusia dalam kasus ini?A
Kelompok hak asasi manusia khawatir tentang privasi dan keamanan data pengguna serta transparansi dalam proses pengawasan pemerintah.