Rangkuman Berita - Tak Cuma Royalti, Pengusaha Nikel Curhat Harus Pikul Sederet Beban Ini

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia sedang merevisi peraturan mengenai tarif royalti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara. Salah satu perubahan yang direncanakan adalah kenaikan tarif royalti untuk bijih nikel dari 10% menjadi 14%-19%. Para pelaku usaha, seperti Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini akan membuat Indonesia memiliki tarif royalti nikel tertinggi di dunia, yang dianggap lebih membebani perusahaan karena dihitung dari harga jual, bukan dari keuntungan.

Selain kenaikan tarif royalti, pelaku industri juga menghadapi berbagai beban lain, seperti biaya operasional yang tinggi, kenaikan pajak, dan kewajiban untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lingkungan. Mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan masukan dari industri agar kebijakan yang dibuat lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Pertanyaan Terkait

Apa yang sedang direvisi oleh Kementerian ESDM?

Kementerian ESDM sedang merevisi peraturan terkait tarif royalti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak di sektor mineral dan batu bara.

Mengapa pelaku usaha menilai kenaikan tarif royalti membebani industri?

Pelaku usaha menilai kenaikan tarif royalti membebani industri karena royalti dihitung dari harga jual, bukan dari profit seperti di negara lain.

Apa saja kewajiban lain yang dihadapi oleh pelaku industri nikel?

Kewajiban lain yang dihadapi oleh pelaku industri nikel antara lain ketergantungan pada fluktuasi harga nikel global, biaya operasional tinggi, dan kewajiban reklamasi pasca tambang.

Siapa yang menyampaikan pandangan tentang tarif royalti tertinggi di dunia?

Meidy Katrin Lengkey, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, menyampaikan pandangan tersebut.

Apa harapan Meidy Katrin Lengkey terhadap kebijakan pemerintah?

Meidy berharap pemerintah dapat mempertimbangkan masukan dari pelaku industri agar kebijakan yang dibuat tetap adil dan berkelanjutan.