Courtesy of CNBCIndonesia

Oknum Ormas Meminta THR Paksa, Bebani Pengusaha dan Ganggu Iklim Investasi

24 Mar 2025, 11.00 WIB

72 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Praktik pungutan liar oleh oknum ormas mengganggu iklim investasi di Indonesia.
Pengusaha merasa terpaksa memberikan THR kepada ormas untuk menghindari gangguan pada bisnis mereka.
Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk menangani masalah pemalakan yang dilakukan oleh oknum ormas.

Para pengusaha di Indonesia mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap tindakan oknum organisasi masyarakat (Ormas) yang sering meminta uang secara paksa, terutama menjelang Lebaran. Mereka menyebutkan bahwa praktik ini mengganggu iklim investasi dan menciptakan ketidakpastian dalam berbisnis. Banyak pengusaha merasa terpaksa memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Ormas agar bisnis mereka tidak terganggu, meskipun hal ini menambah beban biaya dan berisiko kehilangan investasi baru.

Beberapa pengusaha juga melaporkan bahwa oknum Ormas meminta uang dengan berbagai cara, termasuk melalui perekrutan pekerja. Hal ini membuat situasi semakin sulit bagi pengusaha dan buruh. Pemerintah, melalui Menteri Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa tindakan pemalakan seperti ini adalah pelanggaran hukum dan berjanji untuk mencari solusi, termasuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik untuk mengurangi masalah ini.

--------------------

Analisis Kami: Fenomena pemalakan oknum Ormas merupakan cermin dari lemahnya pengawasan penegakan hukum di Indonesia yang merugikan dunia usaha dan pekerja. Pemerintah harus bertindak lebih serius dengan sinergi aparat keamanan dan pembenahan sistem ketenagakerjaan agar iklim bisnis lebih kondusif dan menciptakan kepercayaan investor.

--------------------

Analisis Ahli:

Shinta Widjaja Kamdani: Praktik pemalakan oleh Ormas membebani pengusaha dengan biaya tidak resmi dan menciptakan ketidakpastian bisnis yang merugikan ekonomi nasional.

Hariyadi Sukamdani: Pengusaha kadang harus memberi THR agar bisnis tetap berjalan lancar, tapi hal ini menambah beban operasional dan menunjukkan lemahnya sistem pengamanan sosial.

Alphonzus Widjaja: Premanisme Ormas mengganggu sektor ritel dan pengelolaan sampah mal, yang seharusnya dilakukan secara profesional demi lingkungan hidup.

Ristadi: Modus pungutan liar Ormas juga menyasar perekrutan tenaga kerja, merugikan para pencari kerja dan memperparah kondisi sosial buruh.

Yassierli: Pemalakan adalah tindak pidana dan pemerintah membutuhkan tugas rumah dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih baik untuk mengurangi motif pemalakan.

--------------------

What's Next: Jika tidak segera ditangani secara tegas oleh pemerintah dan aparat hukum, praktik pemalakan oleh Ormas bisa semakin merajalela, menimbulkan kerugian besar bagi dunia usaha dan menurunkan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/news/20250324102047-4-621105/gentayangan-sejak-orba-pengusaha-buruh-pusing-dipalak-preman-ormas

Pertanyaan Terkait

Apa yang dikeluhkan oleh para pengusaha menjelang Lebaran?

Para pengusaha mengeluhkan tindakan oknum ormas yang meminta uang secara paksa atau melakukan pungutan liar, terutama menjelang Lebaran.

Bagaimana praktik pungutan liar oleh oknum ormas mempengaruhi investasi di Indonesia?

Praktik pungutan liar ini menciptakan ketidakpastian dalam berbisnis dan dapat membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modal di Indonesia.

Apa yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan terkait masalah pemalakan?

Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa tindakan pemalakan adalah pelanggaran hukum dan berkomitmen untuk menangani masalah tersebut.

Mengapa pengusaha di daerah dengan masalah sosial tinggi lebih cenderung memberikan THR kepada ormas?

Pengusaha di daerah dengan masalah sosial tinggi lebih cenderung memberikan THR kepada ormas sebagai langkah antisipasi agar bisnis tetap berjalan lancar.

Siapa yang diharapkan dapat mengambil tindakan tegas terhadap masalah ormas?

Prabowo Subianto diharapkan dapat mengambil tindakan tegas terhadap masalah ormas yang meresahkan dunia usaha.