Courtesy of CNBCIndonesia

DKI Jakarta Gratiskan PBB Rumah di Bawah Rp2 Miliar & Rusun Rp650 Juta

27 Mar 2025, 15.20 WIB

98 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Pemerintah DKI Jakarta memberikan pembebasan PBB untuk rumah dan apartemen dengan NJOP tertentu.
Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.
Pembebasan PBB untuk rumah kedua dan ketiga memiliki ketentuan yang berbeda.

Pemerintah DKI Jakarta telah mengumumkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah yang memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar dan untuk apartemen atau rumah susun dengan NJOP di bawah Rp650 juta. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di rumah susun dengan NJOP rendah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa sebagian besar rumah susun di Jakarta memenuhi syarat untuk pembebasan PBB ini.

Namun, untuk rumah kedua yang NJOP-nya di bawah Rp2 miliar, pembebasan PBB hanya berlaku sebesar 50%, sedangkan untuk rumah ketiga dan seterusnya, pemilik harus membayar PBB penuh. Pramono menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan fokus pada program-program yang bermanfaat bagi masyarakat menengah ke bawah. Pembebasan PBB ini akan segera disosialisasikan kepada masyarakat.

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20250327133927-4-622279/dki-jakarta-gratiskan-pbb-rumah-di-bawah-rp2-miliar-rusun-rp650-juta

Pertanyaan Terkait

Apa kebijakan yang diumumkan oleh Pemerintah DKI Jakarta?

Pemerintah DKI Jakarta mengumumkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan untuk rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar dan apartemen di bawah Rp650 juta.

Siapa yang menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025?

Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Apa tujuan dari pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan ini?

Tujuan dari pembebasan PBB ini adalah untuk meringankan beban masyarakat, terutama yang tinggal di rumah susun atau apartemen dengan NJOP rendah.

Bagaimana pembebasan PBB berlaku untuk rumah kedua dan ketiga?

Untuk rumah kedua dengan NJOP di bawah Rp2 miliar, pembebasan PBB hanya berlaku sebesar 50%, sedangkan untuk rumah ketiga dan seterusnya, PBB akan dikenakan tarif penuh.

Apa yang akan dilakukan Pemerintah DKI Jakarta setelah mengumumkan kebijakan ini?

Pemerintah DKI Jakarta akan segera mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat.