Courtesy of Wired
Kelompok Hak Sipil Desak Transparansi Program Pengawasan Rahasia AS
07 Mar 2025, 04.59 WIB
38 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- ACLU dan kelompok privasi mendesak transparansi dalam program pengawasan pemerintah.
- Section 702 memiliki dampak signifikan terhadap privasi warga negara AS.
- Gabbard menunjukkan perubahan pandangan terhadap pengawasan pemerintah dan mendukung perlunya izin sebelum mengakses komunikasi warga.
Beberapa organisasi hak sipil terkemuka di Amerika Serikat, dipimpin oleh American Civil Liberties Union (ACLU), sedang mendesak Gabbard, kepala badan intelijen AS, untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi terhadap program pengawasan yang dikenal sebagai Section 702 dari Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA). Program ini dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang orang asing di luar negeri, tetapi sering kali juga mengumpulkan data komunikasi milik warga AS. Mereka meminta Gabbard untuk mengungkapkan informasi tentang jenis perusahaan yang dapat dipaksa untuk memasang alat penyadapan oleh pemerintah, karena perubahan baru dalam hukum ini dianggap terlalu ambigu dan dapat memperluas pengawasan terhadap warga negara.
ACLU dan kelompok lainnya juga meminta Gabbard untuk memberikan data tentang berapa banyak warga AS yang telah "terkena" penyadapan tanpa izin. Meskipun pejabat intelijen mengklaim bahwa menghitung jumlah tersebut tidak mungkin, penelitian dari Princeton University menunjukkan bahwa ada cara untuk melakukannya. Gabbard, yang sebelumnya memiliki pandangan keras terhadap pengawasan pemerintah, kini menunjukkan sikap yang lebih mendukung reformasi, termasuk mendukung persyaratan agar FBI mendapatkan izin sebelum mengakses komunikasi warga AS yang terlibat dalam program ini.
Referensi:
[1] https://wired.com/story/tulsi-gabbard-declassify-details-of-secret-surveillance-program/
[1] https://wired.com/story/tulsi-gabbard-declassify-details-of-secret-surveillance-program/
Analisis Kami
"Keengganan pemerintah untuk membuka informasi penting soal program pengawasan ini memperlihatkan ketidaksiapan mereka menghadapi era transparansi digital. Jika dibiarkan, ketidaktahuan publik terhadap ruang lingkup pengawasan ini berpotensi merusak kepercayaan terhadap lembaga intelijen serta hak-hak sipil dasar warga negara."
Analisis Ahli
Ron Wyden
"Perluasan program pengawasan ini adalah salah satu ekspansi paling dramatis dan menakutkan dalam sejarah otoritas pengawasan pemerintah."
Kia Hamadanchy
"Deklasifikasi dan pemberian data dasar tentang berapa banyak komunikasi warga yang disadap merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi."
Sean Vitka
"Publik dan Kongres berhak tahu penggunaan Section 702 serta seberapa besar pengawasan yang menyasar warga AS secara tidak langsung."
Prediksi Kami
Diperkirakan ada tekanan yang meningkat di Kongres dan publik untuk pembatasan dan transparansi lebih besar atas program Section 702, yang mungkin memicu perubahan signifikan dalam prosedur pengawasan intelijen Amerika Serikat.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang diminta oleh ACLU dan kelompok privasi lainnya kepada Gabbard?A
ACLU dan kelompok privasi lainnya meminta Gabbard untuk mendeklasifikasi informasi mengenai jenis bisnis yang dapat dipaksa untuk memasang penyadapan atas nama NSA.Q
Apa itu Section 702 dan mengapa itu penting?A
Section 702 adalah bagian dari FISA yang memungkinkan pengawasan komunikasi asing, tetapi juga dapat menyasar komunikasi warga negara AS.Q
Mengapa Gabbard sebelumnya memiliki pandangan yang lebih keras terhadap pengawasan pemerintah?A
Gabbard sebelumnya memiliki pandangan yang lebih keras terhadap pengawasan pemerintah, tetapi kini lebih sejalan dengan reformis arus utama.Q
Apa yang diharapkan oleh kelompok privasi dari transparansi dalam program pengawasan?A
Kelompok privasi berharap transparansi dalam program pengawasan dapat mengurangi pelanggaran hak sipil dan meningkatkan kepercayaan publik.Q
Siapa Senator Ron Wyden dan apa perannya dalam isu ini?A
Senator Ron Wyden adalah pembela privasi yang mengawasi praktik pengawasan pemerintah dan mengkritik perluasan otoritas pengawasan.