Courtesy of YahooFinance
Ikhtisar 15 Detik
- MGX berinvestasi besar-besaran menggunakan stablecoin yang terkait dengan keluarga Trump.
- Kesepakatan ini memicu tuduhan konflik kepentingan di kalangan politisi.
- Elizabeth Warren menyoroti potensi korupsi dalam transaksi yang melibatkan dana asing.
Dubai, UAE - UAE berencana menginvestasikan Rp 32.89 triliun ($2 miliar) dalam cryptocurrency milik Donald Trump, yang memicu tuduhan konflik kepentingan. Firma investasi Emirat MGX, yang didukung oleh dana kekayaan negara Abu Dhabi, akan menggunakan stablecoin USD1 untuk investasi ini. USD1 dikembangkan oleh World Liberty Financial, yang mayoritas dimiliki oleh keluarga Trump.
MGX akan menggunakan token World Liberty Financial untuk berinvestasi di Binance, sebuah pertukaran cryptocurrency yang pendirinya dijatuhi hukuman empat bulan karena pelanggaran hukum anti pencucian uang dan sanksi AS tahun lalu. Elizabeth Warren, senator Demokrat, mengkritik kesepakatan ini sebagai bentuk korupsi dan konflik kepentingan.
Gedung Putih menyatakan bahwa aset Presiden Trump dikelola oleh anak-anaknya dan tidak ada konflik kepentingan. Kesepakatan ini diumumkan kurang dari dua minggu sebelum kunjungan kenegaraan Presiden Trump ke UAE, Qatar, dan Arab Saudi. Kontroversi ini menyoroti hubungan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan bisnis pribadi.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa rencana investasi yang diumumkan oleh MGX?A
MGX berencana untuk melakukan investasi sebesar $2 miliar menggunakan stablecoin USD1.Q
Siapa yang mengembangkan stablecoin USD1?A
Stablecoin USD1 dikembangkan oleh World Liberty Financial.Q
Apa hubungan antara Donald Trump dan World Liberty Financial?A
Donald Trump adalah pemilik mayoritas World Liberty Financial dan berperan sebagai 'chief crypto advocate'.Q
Mengapa Elizabeth Warren mengkritik kesepakatan ini?A
Elizabeth Warren mengkritik kesepakatan ini karena dianggap sebagai tindakan korupsi yang melibatkan dana asing.Q
Apa yang terjadi dengan pendiri Binance terkait hukum?A
Pendiri Binance dijatuhi hukuman empat bulan karena pelanggaran hukum anti-pencucian uang dan sanksi AS.