Courtesy of YahooFinance

India Teratas Adopsi Kripto Dunia, Tapi Pajak dan Pengawasan Makin Ketat

Menginformasikan perubahan regulasi pengawasan atas aset kripto di India melalui implementasi kerangka pelaporan OECD (CARF), serta dampak dan kekhawatiran terkait beban pajak dan kepatuhan trader kripto di India.

04 Sep 2025, 22.49 WIB

212 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

India menjadi pemimpin dunia dalam adopsi kripto, tetapi pajak yang tinggi tetap menjadi tantangan bagi trader.
Kerangka kerja OECD akan meningkatkan pengawasan dan berbagi informasi antara negara mengenai aset kripto.
Banyak trader merasa terbebani oleh pajak yang ada dan mempertimbangkan untuk pindah ke negara dengan regulasi yang lebih menguntungkan.

Mumbai, India - India telah menjadi negara dengan adopsi mata uang kripto tertinggi di dunia menurut indeks Chainalysis 2025. Ini menunjukkan minat besar warga dan institusi terhadap aset digital di berbagai sektor seperti perdagangan ritel, institusional, dan DeFi. Namun, disaat India berhasil menciptakan ekosistem kripto yang sangat aktif, pemerintah justru berencana memperketat pengawasan dengan mengadopsi kerangka pelaporan aset kripto internasional dari OECD yang disebut CARF.

Kerangka pelaporan CARF yang akan mulai berlaku pada April 2027 memungkinkan pertukaran informasi otomatis antar negara terkait kepemilikan kripto offshore. Ini berarti kalau warga India menyimpan aset kripto di luar negeri dan tidak melaporkannya, pemerintah bisa mendapatkan data tersebut melalui kerja sama internasional. Namun, kebijakan ini bukanlah pengaturan pajak baru, melainkan alat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan pajak yang sudah ada.

Pajak atas keuntungan kripto di India saat ini adalah 30% tanpa pengurangan kerugian, ditambah 1% potongan pajak (TDS) pada tiap transaksi, serta 18% GST pada layanan pertukaran kripto. Pajak ini dianggap sangat tinggi oleh para trader, yang membuat banyak dari mereka merasa terbebani dan kewalahan dengan sistem pajak yang kompleks dan ketat.

Beberapa ahli percaya bahwa tarif pajak 30% tersebut wajar karena risiko tinggi dan ketidakpastian di pasar kripto yang belum diatur. Sementara itu, trader dan komunitas kripto banyak yang mengeluhkan kebijakan pajak yang tidak memungkinkan mereka mengkompensasikan kerugian, sehingga mereka cenderung memindahkan aktivitas mereka ke negara lain dengan regulasi lebih ramah, seperti Dubai dan Singapura.

Singkatnya, meski CARF mampu meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam ekosistem kripto India, kebijakan pajak yang keras tetap menjadi tantangan utama yang mendorong perpindahan investor keluar negeri. Pemerintah perlu meninjau dan menyesuaikan sistem pajak agar tidak kehilangan potensi besar dari pertumbuhan pasar kripto domestik.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/another-trap-indian-traders-fear-154909636.html

Analisis Kami

"Implementasi CARF memang meningkatkan transparansi dan pengawasan, namun kebijakan pajak yang tinggi tanpa mekanisme kompensasi kerugian membuat lingkungan investasi kripto di India kurang menarik. Jika pemerintah tidak meninjau ulang tarif dan aturan pajak, akan semakin banyak pelaku industri yang mencari alternatif di luar negeri."

Analisis Ahli

Subha Chugh

"Ini bukan perubahan pajak, melainkan komitmen untuk berbagi informasi internasional agar pelaporan offshore lebih akurat."

Punit Agarwal

"Kerangka OECD ini dapat meningkatkan kepercayaan karena menyelaraskan aturan global dan mengurangi kejutan bagi pelaku pasar."

Sonu Jain

"30% pajak sudah adil mengingat volatilitas tinggi dan risiko finansial di industri kripto yang masih belum diatur."

Prediksi Kami

Dengan implementasi CARF dan beban pajak yang berat, diperkirakan semakin banyak trader kripto India yang akan relokasi ke luar negeri seperti Dubai dan Singapura untuk menghindari regulasi dan pajak yang ketat.

Pertanyaan Terkait

Apa yang membuat India menjadi pemimpin dalam adopsi kripto?

India telah melampaui negara lain dalam aktivitas ritel, institusional, dan DeFi, menjadikannya sebagai pusat adopsi kripto global.

Bagaimana pajak kripto di India saat ini?

Pajak kripto di India dikenakan 30% untuk keuntungan tanpa pengurangan, 1% TDS pada setiap transaksi, dan 18% GST pada layanan pertukaran.

Apa itu kerangka kerja pelaporan aset kripto OECD?

Kerangka kerja pelaporan aset kripto OECD adalah model global untuk berbagi informasi pajak tentang aset digital yang akan diterapkan mulai April 2027.

Apa dampak dari kerangka kerja OECD terhadap trader kripto di India?

Kerangka kerja OECD akan meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan pajak, membuat trader khawatir akan lebih banyak pemeriksaan terhadap dompet offshore mereka.

Mengapa beberapa trader memilih untuk pindah ke negara lain seperti Dubai atau Singapura?

Beberapa trader merasa bahwa pajak yang tinggi dan ketidakmampuan untuk mengimbangi kerugian membuat mereka memilih untuk pindah ke yurisdiksi yang lebih ramah pajak.