Courtesy of NatureMagazine
Perseteruan Harvard dan Trump: Dana Riset Miliaran Diblokir dan Perlahan Pulih
Memberikan pembaruan mengenai sengketa hukum antara Harvard dan pemerintahan Trump terkait pembekuan dan kemudian pemulihan dana hibah penelitian, dan menjelaskan dampaknya terhadap komunitas ilmiah dan transparansi proses pembiayaan riset di AS.
19 Sep 2025, 07.00 WIB
198 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Harvard berhasil mendapatkan kembali dana penelitiannya setelah keputusan pengadilan.
- Pemerintah Trump berencana untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.
- Masih ada ketidakpastian mengenai pemulihan penuh dana karena sistem pembayaran yang terpisah.
Cambridge, Amerika Serikat - Pada bulan Mei, pemerintahan Presiden Donald Trump menghentikan sekitar 1.000 hibah penelitian yang diberikan kepada Universitas Harvard dengan total nilai lebih dari 2,8 miliar dolar AS. Langkah ini diambil karena pemerintah menuduh Harvard gagal melindungi mahasiswanya dari antisemitisme, namun tuduhan tersebut dianggap sebagai kedok oleh pengadilan.
Pengadilan Massachusetts kemudian memutuskan bahwa penghentian hibah tersebut melanggar hak kebebasan berbicara Harvard dan memerintahkan agar dana hibah tersebut dikembalikan. Namun, meskipun keputusan sudah keluar, dana hibah dari beberapa lembaga seperti NIH masih belum sepenuhnya mengalir kembali ke Harvard karena kendala administratif.
Secara khusus, dana hibah dari US National Science Foundation sudah mulai dicairkan kembali dan mengalir ke Harvard, memberikan sedikit kelegaan bagi para peneliti yang terdampak. Namun, dana dari US National Institutes of Health yang merupakan penyokong utama riset biomedis masih terhambat di sistem pembayaran yang berada di bawah Department of Health and Human Services.
Harvard dan pemerintah AS meminta waktu tambahan kepada hakim untuk menyelesaikan masalah implementasi pemulihan dana tersebut. Pemerintahan Trump berencana mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan, sehingga kasus ini mungkin akan terus bergulir hingga Mahkamah Agung AS mengambil keputusan akhir.
Situasi ini menimbulkan ketidakpastian di kalangan peneliti Harvard dan menjadi simbol ketegangan politik terkait kebijakan pendidikan tinggi di AS. Pemblokiran dana secara tiba-tiba menciptakan kekhawatiran akan masa depan riset di universitas dan menimbulkan perdebatan tentang intervensi politik dalam dunia akademik.
Referensi:
[1] https://nature.com/articles/d41586-025-03036-1
[1] https://nature.com/articles/d41586-025-03036-1
Analisis Ahli
David Super
"Pemerintah harus mematuhi perintah pengadilan sesegera mungkin dan penghentian pembayaran hibah tanpa alasan yang jelas bisa dianggap pelanggaran hukum."
Analisis Kami
"Ketidakpatuhan parsial pemerintah Trump terhadap perintah pengadilan mencerminkan ketegangan politik yang cukup tinggi dan berpotensi merusak kepercayaan komunitas ilmiah terhadap administrasi publik. Sementara pemulihan memberikan sedikit kelegaan, hambatan birokrasi seperti sistem pembayaran PMS harus segera diselesaikan agar dana riset dapat mengalir tanpa hambatan yang tidak semestinya."
Prediksi Kami
Kasus ini kemungkinan akan berlanjut ke Mahkamah Agung AS, dan dalam jangka pendek ketidakpastian pendanaan riset Harvard mungkin terus berlanjut sampai ada keputusan hukum yang final.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang terjadi dengan dana penelitian Harvard baru-baru ini?A
Dana penelitian Harvard baru-baru ini dipulihkan setelah keputusan pengadilan, tetapi pembayaran masih tertahan.Q
Siapa yang mengeluarkan keputusan pengadilan yang menguntungkan Harvard?A
Keputusan pengadilan yang menguntungkan Harvard dikeluarkan oleh hakim Allison Burroughs.Q
Mengapa dana Harvard dibekukan oleh pemerintah?A
Dana Harvard dibekukan oleh pemerintah karena tuduhan bahwa universitas tidak melindungi mahasiswa dari antisemitisme.Q
Apa yang dikatakan Harvard tentang pemulihan dana dari NIH?A
Harvard menyatakan bahwa meskipun NIH mengaktifkan kembali dana, sistem pembayaran yang terpisah masih terblokir.Q
Apa langkah selanjutnya setelah keputusan pengadilan bagi Harvard?A
Setelah keputusan pengadilan, Harvard dan pemerintah meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan masalah implementasi.