Courtesy of CNBCIndonesia

KPAI dan Pemerintah Dorong Pembatasan Game Online Demi Perlindungan Anak

Mendorong implementasi regulasi dan pembatasan game online yang berlebihan untuk melindungi anak dari dampak negatif konten dalam ruang digital serta memastikan sistem pengawasan dan klasifikasi usia berlaku secara efektif.

11 Nov 2025, 14.40 WIB

80 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Pembatasan game online diperlukan untuk melindungi anak dari konten negatif.
PP Tunas dan Perpres Peta Jalan adalah regulasi penting untuk perlindungan anak di ruang digital.
Pengawasan orangtua dan klasifikasi usia dalam game sangat penting untuk keamanan anak.

Jakarta, Indonesia - Belakangan ini, terjadi kejadian ledakan di SMAN 72 Jakarta yang diduga terkait dengan pengaruh negatif game online seperti PUBG. Hal ini menimbulkan perhatian dari berbagai pihak, terutama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang menegaskan pentingnya pembatasan game-game tersebut untuk melindungi anak dari konten negatif yang berlebihan.

Kawiyan, komisioner KPAI, mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin membatasi permainan game online yang tidak sesuai umur anak dan dimainkan secara berlebihan. Selain pembatasan usia, Kawiyan juga menyarankan pembatasan durasi bermain dan pengawasan ketat oleh orang tua agar anak-anak bisa bermain dengan aman.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi penting, salah satunya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025 atau PP Tunas, yang mengatur tata kelola sistem elektronik guna melindungi anak di ruang digital. Regulasi ini mengedepankan perlindungan anak dibandingkan kepentingan komersialisasi serta melarang profiling data anak tanpa izin.

Selain itu, terdapat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2025 yang memuat peta jalan pelindungan anak di ranah online hingga 2029. Dokumen ini berisi strategi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan teknologi informasi yang membahayakan anak-anak di dunia digital, yang apabila dijalankan baik akan membantu meningkatkan keamanan mereka.

Selain PP dan Perpres tersebut, pemerintah juga punya aturan klasifikasi usia game melalui Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2024. Aturan ini mewajibkan pelaku industri game agar memastikan konten dan durasi bermain anak-anak diawasi sehingga anak-anak bisa terhindar dari dampak negatif bermain game berlebihan.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20251111133141-37-684221/aturan-pembatasan-game-pubg-sudah-ada-tapi-belum-dijalankan

Analisis Ahli

Dr. Rini Wulandari (Psikolog Anak)

"Pembatasan durasi dan klasifikasi usia pada game online efektif mengurangi gangguan perilaku pada anak yang berhubungan dengan ketergantungan game dan paparan konten tidak pantas."

Analisis Kami

"Langkah pembatasan game online oleh pemerintah bersama KPAI sangat diperlukan untuk menyeimbangkan hak hiburan anak dan perlindungan dari risiko kecanduan serta paparan konten negatif. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesadaran dan keterlibatan aktif orang tua serta pengawasan yang konsisten dari pihak penyelenggara game dan pemerintah."

Prediksi Kami

Jika regulasi yang ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik, perlindungan anak di dunia digital akan semakin kuat dan insiden terkait dampak negatif game online terhadap anak dapat berkurang signifikan di masa depan.