Courtesy of Forbes

Pemerintah AS Persiapkan Perintah Eksekutif Batalkan Undang-Undang AI Negara Bagian

Menghentikan regulasi AI di tingkat negara bagian yang beragam tanpa kerangka federal yang jelas, guna menjaga daya saing nasional, menyederhanakan kepatuhan, dan mempercepat pengembangan AI dengan standar minimalitas regulasi.

21 Nov 2025, 06.47 WIB

34 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Pemerintahan berencana untuk mengambil tindakan federal yang agresif terhadap hukum AI negara bagian.
Ada perbedaan pendapat di antara perusahaan teknologi mengenai pendekatan regulasi AI, dengan beberapa mendukung kecepatan inovasi dan yang lain menekankan pentingnya akuntabilitas.
Pentingnya kepercayaan dalam pasar teknologi harus diimbangi dengan regulasi yang efektif untuk menghindari siklus boom-and-bust.

Washington DC, Amerika Serikat - Pemerintahan Trump sedang mempersiapkan sebuah perintah eksekutif yang bertujuan untuk memblokir aturan AI yang dibuat negara bagian seperti California dan Illinois. Mereka berpendapat aturan ini memberatkan perusahaan dan melemahkan posisi Amerika Serikat dalam persaingan global. Rencana ini mengaktifkan Departemen Kehakiman untuk menuntut negara bagian bila aturan mereka dianggap bertentangan dengan hukum federal.

Industri teknologi sendiri memiliki pandangan yang berbeda terkait pengaturan AI. Silicon Valley mendukung percepatan pengembangan AI tanpa banyak aturan yang menghambat, sementara perusahaan besar seperti Microsoft dan IBM meminta adanya standar nasional yang kuat untuk membangun kepercayaan dan keamanan dalam menggunakan AI. Anthropic, sebuah perusahaan AI, juga mendukung aturan keselamatan dan nasional yang seragam.

Perintah ini juga akan memberikan wewenang kepada Departemen Perdagangan untuk meninjau dan mengidentifikasi aturan yang tidak selaras dengan kebijakan federal, lalu mengirimkan kasus tersebut ke Departemen Kehakiman. Selain itu, pendanaan federal akan dipertimbangkan untuk negara bagian yang tidak mengikuti kebijakan federal ini.

Badan-badan seperti FCC dan FTC juga akan diberi tugas untuk membuat standar nasional terkait pengungkapan informasi dan mengawasi praktik tidak adil atau menyesatkan yang mungkin muncul dari modifikasi output AI. Di sisi lain, penasihat khusus untuk AI dan kripto akan menyusun rancangan undang-undang regulasi federal untuk mengisi kekosongan hukum.

Meski langkah ini punya potensi mengurangi kerumitan regulasi dan mendorong inovasi, banyak pengamat menilai bahwa hanya legislasi yang melalui proses demokrasi yang dapat memberikan kerangka kerja yang stabil dan dipercaya. Jika eksekutif begitu agresif melawan negara bagian, ini dapat memicu konflik hukum besar dan ketegangan politik yang berkepanjangan.

Referensi:
[1] https://www.forbes.com/sites/paulocarvao/2025/11/20/inside-the-executive-order-that-could-kill-state-ai-laws/

Analisis Ahli

Kate Crawford (Peneliti AI dan Etika)

"Langkah seperti ini berisiko mengorbankan perlindungan sosial dan etika atas nama percepatan teknologi, padahal regulasi yang seimbang justru penting untuk kepercayaan publik."

Andrew Ng (Pakar AI dan Pendiri Deeplearning.ai)

"Meskipun penting untuk standar nasional yang jelas, regulasi harus fleksibel agar inovasi tidak terhambat, dan pendekatan terpusat harus mempertimbangkan berbagai perspektif industri."

Analisis Kami

"Pendekatan agresif ini memang bisa mencegah tumpang tindih regulasi yang merugikan, tapi mengabaikan pentingnya keragaman kebijakan di tingkat lokal yang bisa menjawab kebutuhan spesifik komunitas. Tanpa dialog terbuka di Kongres, kebijakan ini berisiko memicu ketegangan politik dan ketidakpastian legal yang justru bisa memperlambat inovasi AI."

Prediksi Kami

Konflik hukum besar antara pemerintah federal dan negara bagian terkait regulasi AI akan terjadi, dengan kemungkinan pembentukan kerangka regulasi federal yang lebih ketat setelah perdebatan panjang di Kongres dan pengadilan.