Courtesy of TheVerge

Inggris Tunda Wajibkan Penggunaan ID Digital untuk Cek Hak Kerja

Menjelaskan perubahan kebijakan pemerintah Inggris yang mundur dari rencana wajib penggunaan ID digital untuk pengecekan hak kerja, serta alasan terkait kekhawatiran privasi yang memengaruhi keputusan tersebut.

15 Jan 2026, 00.36 WIB

269 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Skema ID digital di Inggris kini menjadi opsional bagi pekerja.
Kekhawatiran privasi publik berperan besar dalam perubahan kebijakan ini.
Pemerintah berencana untuk melakukan konsultasi publik sebelum meluncurkan skema ID digital.

London, United Kingdom - Pemerintah Inggris awalnya merencanakan sistem identitas digital wajib untuk semua pekerja pada tahun 2029, bertujuan untuk memastikan hanya orang yang memiliki izin resmi yang bisa bekerja. Sistem ini akan menyimpan data pribadi seperti nama, tanggal lahir, kewarganegaraan, dan foto dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui ponsel.

Tujuan utama dari rencana ini adalah untuk mengatasi masalah pekerja migran ilegal yang masih banyak ditemukan di berbagai sektor pekerjaan di Inggris. Namun, kebijakan ini langsung memancing berbagai kritik dan kekhawatiran dari masyarakat terkait privasi dan kemungkinan penyalahgunaan data pribadi.

Seiring tekanan publik yang besar, termasuk petisi yang mengumpulkan hampir tiga juta tanda tangan, pemerintah akhirnya mengumumkan bahwa penggunaan identitas digital tidak akan dipaksa menjadi kewajiban. Masyarakat tetap dapat menggunakan dokumen lain seperti paspor atau visa elektronik untuk membuktikan hak kerja mereka.

Kementerian Keuangan Inggris menegaskan bahwa penggantian dokumen tradisional dengan digital bertujuan untuk mengurangi penipuan dan menyederhanakan proses verifikasi hak kerja. Mereka juga menyebut akan membuka konsultasi publik untuk menyempurnakan regulasi terkait sistem digital ini agar lebih inklusif dan aman.

Perubahan kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat dan akan terus berusaha menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan perlindungan privasi. Namun, masa depan identitas digital di Inggris masih dapat berubah seiring dengan kemajuan teknologi dan kebijakan publik.

Referensi:
[1] https://theverge.com/news/861890/uk-backpeddles-mandatory-digital-id-requirements

Analisis Ahli

Dr. Siti Rahmawati, pakar kebijakan digital

"Keputusan ini mencerminkan pentingnya dialog publik dalam merancang sistem identitas digital yang inklusif dan beretika, sehingga penerapannya tidak menimbulkan dampak sosial negatif."

Analisis Kami

"Pengunduran ini menunjukkan bahwa pemerintah Inggris harus lebih sensitif terhadap kekhawatiran masyarakat soal pengawasan dan privasi digital. Meski teknologi bisa mempermudah administrasi, penerapan yang memaksa tanpa penerimaan publik berisiko menciptakan resistensi dan kegagalan kebijakan."

Prediksi Kami

Penggunaan ID digital kemungkinan akan tetap berkembang di Inggris tetapi dalam bentuk sukarela, sambil pemerintah terus mencari solusi yang seimbang antara keamanan dan perlindungan privasi.