Artikel - Paolo Ardoino dari Tether: 'Jika Pemerintah AS Ingin Menghentikan Kami, Mereka Bisa Menekan Sebuah Tombol'

Tether, perusahaan besar dalam dunia cryptocurrency, sedang diperiksa oleh otoritas AS terkait kemungkinan pelanggaran sanksi dan hukum anti-pencucian uang. CEO Tether, Paolo Ardoino, menjelaskan bahwa mereka bekerja sama dengan lembaga penegak hukum Amerika dan berusaha mematuhi sanksi internasional. Meskipun ada laporan dari media bahwa Tether sedang diselidiki, Ardoino menyatakan bahwa mereka tidak menerima indikasi tersebut dan menganggap berita itu tidak bertanggung jawab. Tether memiliki nilai pasar yang sangat besar dan merupakan stablecoin utama yang digunakan dalam transaksi cryptocurrency.

Ardoino juga menjelaskan bahwa Tether proaktif dalam melawan kejahatan finansial dengan memblokir dompet cryptocurrency yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Dia percaya bahwa pemahaman tentang cryptocurrency dan stablecoin akan meningkat di kalangan pejabat AS, terlepas dari siapa yang terpilih dalam pemilihan mendatang. Tether berinvestasi banyak dalam utang AS, yang bisa menarik perhatian dari kedua partai politik yang ingin menjaga kekuatan dolar AS.

Paolo Ardoino dari Tether: 'Jika Pemerintah AS Ingin Menghentikan Kami, Mereka Bisa Menekan Sebuah Tombol'

Artikel Serupa

Tether Mungkin Harus Menjual Beberapa Bitcoin untuk Mematuhi Aturan Stablecoin AS: JPMorgan

Tether Mungkin Harus Menjual Beberapa Cadangan untuk Mematuhi Aturan Stablecoin AS: JPMorgan

Howard Lutnick Melunakkan Sikapnya Terhadap Stabilitas Tether dan Hubungan Investasi

Nominee perdagangan Lutnick adalah pendukung cryptocurrency favorit para penjahat.

Perusahaan kripto Tether dan para pendirinya sedang menyelesaikan langkah untuk pindah ke El Salvador.

Trump memilih perusahaan Lutnick dalam pembicaraan dengan Tether untuk proyek pinjaman bitcoin senilai Rp 32.89 triliun ($2 miliar) , lapor Bloomberg.

Raksasa Stablecoin Tether Masuk ke Perdagangan Minyak dengan Membiayai Kesepakatan Minyak Mentah Senilai Rp 740.02 miliar ($45 Juta) di Timur Tengah