Courtesy of Axios

Trump Keluarkan Perintah Eksekutif Ketat untuk Menangani Imigrasi dan Perbatasan

20 Jan 2025, 07.00 WIB

211 dibaca

Setelah dilantik untuk kedua kalinya, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan keadaan darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko dan menyerukan pembangunan lebih banyak penghalang untuk menanggulangi imigrasi ilegal. Beberapa rencana ambisius Trump, seperti deportasi jutaan imigran dan mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, tidak akan segera dilaksanakan karena kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum. Namun, deklarasi darurat ini memungkinkan penggunaan militer untuk membantu mengatasi imigrasi ilegal, yang merupakan perubahan dari kebijakan historis sebelumnya.

Trump juga berencana untuk mengubah kebijakan imigrasi AS dengan menetapkan kartel dan geng sebagai organisasi teroris, mengembalikan kebijakan "Tinggal di Meksiko" untuk pencari suaka, dan menghentikan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran bagi anak-anak imigran ilegal. Saat ini, diperkirakan ada 11 juta imigran ilegal di AS, dan proses deportasi yang diusulkan akan memerlukan banyak sumber daya dan dukungan hukum. Organisasi seperti ACLU berencana untuk menantang perintah eksekutif Trump yang dianggap melanggar konstitusi dan hak asasi manusia, yang dapat memperlambat proses deportasi.

Referensi:
[1] https://www.axios.com/2025/01/20/trump-immigration-executive-orders-deportations

Analisis Kami

"Pendekatan agresif ini menunjukkan ketegangan antara kebijakan keras imigrasi dan perlindungan hak asasi yang menjadi fondasi hukum Amerika. Secara praktis, upaya ini bisa menimbulkan krisis kemanusiaan dan memperburuk hubungan antara pemerintah federal dengan negara bagian yang menolak mendukung kebijakan tersebut."

Analisis Ahli

Alan Gomez (jurnalis imigrasi terkemuka)

"Langkah ini menandai eskalasi terburuk dalam kebijakan imigrasi AS dalam beberapa dekade terakhir, yang kemungkinan besar akan menemui hambatan hukum dan sosial yang besar."

Prediksi Kami

Langkah-langkah ini akan memicu banyak tantangan hukum yang memperlambat implementasi kebijakan dan memicu perdebatan politik yang intens, sementara deportasi massal akan sulit dipenuhi tanpa dukungan legislatif dan sumber daya tambahan yang besar.