Courtesy of Axios

Gedung Putih Pecat Anggota PCLOB Demokrat, Akuntabilitas Pengawasan Terancam

29 Jan 2025, 00.05 WIB

100 dibaca

Pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini memecat tiga anggota Partai Demokrat dari sebuah dewan pengawas intelijen independen yang bernama Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB). Pemecatan ini membuat dewan tersebut hanya memiliki satu anggota dari Partai Republik dan tidak dapat mengambil keputusan penting karena kekurangan anggota. Tindakan ini dilakukan menjelang perdebatan di Kongres mengenai program pengawasan yang kontroversial. Salah satu anggota yang dipecat seharusnya masih menjabat selama beberapa tahun lagi.

Beberapa pihak mengkritik pemecatan ini, termasuk seorang penasihat dari American Civil Liberties Union, yang mengatakan bahwa tindakan ini bertentangan dengan komitmen Presiden untuk mengatasi penyalahgunaan pengawasan dan merupakan serangan terhadap akuntabilitas. Meskipun dewan masih dapat berfungsi dengan anggota yang tersisa, mereka perlu menunjuk anggota baru yang harus disetujui oleh Senat, dan biasanya proses ini tidak menjadi prioritas bagi pemerintahan baru.

Referensi:
[1] https://www.axios.com/2025/01/28/trump-fires-democrats-privacy-oversight-board

Analisis Kami

"Pemecatan anggota dewan yang independen ini merupakan langkah berbahaya yang merusak prinsip pengawasan yang seharusnya netral dan transparan di era pengawasan digital. Keputusan ini tampaknya lebih didorong oleh kepentingan politik daripada perlindungan privasi dan kebebasan sipil, sehingga sangat mengkhawatirkan bagi masa depan kebijakan privasi di AS."

Analisis Ahli

Kia Hamadanchy

"Tindakan ini bertentangan dengan janji Presiden Trump untuk menangani penyalahgunaan pengawasan dan merupakan serangan langsung terhadap akuntabilitas serta pengawasan independen."

Prediksi Kami

PCLOB kemungkinan akan mengalami kesulitan menjalankan tugas pengawasan secara efektif dalam waktu dekat, yang dapat menyebabkan berkurangnya transparansi dan pengawasan terhadap program pengawasan pemerintah, serta berpotensi memicu kontroversi lebih lanjut di Kongres dan masyarakat sipil.