Courtesy of TheVerge

Pegawai Pemerintah Gunakan Waktu Kerja untuk Promosi Fashion di Instagram

13 Mar 2025, 00.21 WIB

85 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Penggunaan sumber daya pemerintah untuk kepentingan pribadi dapat menimbulkan kontroversi.
Tindakan pegawai negeri yang berusaha menjadi influencer dapat merusak reputasi institusi publik.
Kebijakan pemangkasan anggaran di pemerintahan dapat berdampak pada moral dan efisiensi pegawai negeri.

Pada tanggal 11 Februari, McLaurine Pinover, seorang pegawai pemerintah yang diangkat oleh Presiden Donald Trump, mengunggah video outfitnya di Instagram saat banyak pegawai negeri lainnya khawatir tentang pekerjaan mereka. Pinover, yang bekerja di Kantor Manajemen Personel (OPM), tampaknya menggunakan waktu kerjanya untuk membuat konten fashion dan mencoba menghasilkan uang dari akun media sosialnya. Meskipun hanya memiliki sekitar 800 pengikut, dia mempromosikan produk dengan tautan afiliasi, yang melanggar aturan penggunaan sumber daya pemerintah untuk bisnis pribadi.

Tindakan Pinover menarik perhatian media dan pengamat pemerintah, yang mengatakan bahwa ini menunjukkan masalah lebih besar di tempat kerja, di mana banyak orang mengutamakan konten media sosial daripada tanggung jawab pekerjaan mereka. Dalam konteks ini, banyak pegawai pemerintah yang merasa tertekan karena kebijakan yang diterapkan oleh OPM dan pemerintah saat itu, sementara Pinover tampaknya lebih fokus pada citra dan pengaruh di media sosial.

Referensi:
[1] https://theverge.com/news/628067/opm-fashion-influencer-affiliate-links-mclaurine-pinover

Analisis Ahli

Dr. Sarah Green (Pengamat Kebijakan Publik)

"Kasus ini menonjolkan bagaimana modernisasi budaya kerja dan media sosial telah mempersulit pengelolaan etika dalam birokrasi pemerintah tradisional. Tanpa regulasi dan pengawasan yang adaptif, potensi penyalahgunaan fasilitas publik akan meningkat signifikan."

Analisis Kami

"Penggunaan sumber daya pemerintah untuk kepentingan pribadi seperti yang dilakukan Pinover menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan budaya kerja yang permisif di tingkat birokrasi. Hal ini bukan hanya merusak citra pemerintahan tetapi juga menurunkan moral pegawai yang sejati bekerja demi pelayanan publik."

Prediksi Kami

Jika fenomena pejabat pemerintah memprioritaskan konten media sosial selama jam kerja terus berlanjut tanpa penegakan aturan yang ketat, maka kredibilitas dan efisiensi birokrasi federal akan semakin menurun, membuka ruang lebih besar bagi praktik korupsi dan pengabaian tugas publik.