Courtesy of CNBCIndonesia

Premanisme Ormas Ganggu Bisnis Mal, Pelaku Usaha Desak Pemerintah Bertindak

14 Mar 2025, 16.43 WIB

230 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Premanisme menjadi masalah serius yang mengganggu operasional pusat perbelanjaan.
Dampak premanisme tidak hanya merugikan pengusaha tetapi juga menghambat iklim investasi di Indonesia.
Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah ini agar pelaku usaha dapat beroperasi tanpa tekanan.

Aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum dari organisasi masyarakat (ormas) telah mengganggu pelaku usaha, terutama anggota Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI). Ketua APPBI, Alphonzus Widjaja, mengatakan bahwa gangguan ini sudah terjadi sejak tahap pembangunan mal hingga saat operasional. Masalah ini membuat pengusaha merasa tertekan karena mereka ingin menjalankan bisnis secara profesional, tetapi harus menghadapi oknum preman yang mengganggu, termasuk dalam pengelolaan sampah.

Alphonzus juga menyoroti bahwa premanisme ini merugikan pengusaha dan menghambat iklim investasi di Indonesia. Menjelang Lebaran, praktik pemalakan semakin marak, dan pengusaha sering kali terpaksa memberikan uang agar tidak terus-menerus diganggu. Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah ini agar pelaku usaha bisa berbisnis dengan nyaman dan biaya operasional bisa ditekan.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/news/20250314161317-4-618751/bos-mal-gerah-gegara-preman-ormas-masalah-sampah-bikin-tambah-pusing

Analisis Kami

"Premanisme yang merajalela dalam bisnis pusat perbelanjaan menunjukkan kegagalan sistem pengawasan dan penindakan hukum di lapangan. Untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini, pemerintah harus mengimplementasikan regulasi yang lebih ketat dan memberdayakan aparat secara menyeluruh agar pelaku usaha bisa menjalankan bisnis tanpa trauma dan biaya tambahan akibat tekanan ilegal."

Analisis Ahli

Dr. Budi Santoso (Ahli Kebijakan Publik)

"Premanisme yang terus berulang menandakan adanya celah dalam penegakan hukum dan kolusi di tingkat lokal. Solusi fundamental harus melibatkan koordinasi lintas lembaga dan reformasi aturan penindakan agar pelaku usaha merasa terlindungi sepenuhnya."