Courtesy of CNBCIndonesia

Kejaksaan Agung Dampingi Badan Gizi Nasional Kelola Dana Triliunan

20 Mar 2025, 15.53 WIB

86 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Badan Gizi Nasional membutuhkan dukungan dari Kejaksaan Agung untuk mengelola anggaran secara akuntabel.
Pengawalan kebijakan penting untuk mencegah masalah di masa depan dan memastikan implementasi yang baik.
Kerja sama antara BGN dan Kejaksaan Agung diharapkan dapat mempercepat program gizi nasional yang berdampak luas bagi masyarakat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bertemu dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, untuk membahas dukungan dalam program gizi nasional. Jaksa Agung menekankan pentingnya pengawalan terhadap kebijakan yang diambil oleh BGN agar implementasinya berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pengawalan ini juga bertujuan untuk mencegah kebocoran anggaran, terutama karena BGN mengelola dana besar sebesar Rp71 triliun dan bisa mencapai Rp171 triliun.

Dadan menjelaskan bahwa pendampingan dari Kejaksaan Agung sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan. Dengan dukungan ini, diharapkan program-program gizi nasional dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi 82,9 juta penerima manfaat di masyarakat. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program gizi yang penting bagi kesehatan masyarakat.

--------------------

Analisis Kami: Pendampingan hukum dari Kejaksaan Agung sangat krusial untuk BGN mengingat dana yang dikelola sangat besar dan risiko korupsi tinggi. Namun, pengawalan ini juga harus disertai dengan transparansi dan pelibatan publik agar tidak menghambat inovasi dan percepatan program.

--------------------

Analisis Ahli:

Dr. Siti Zulaikha (Ahli Kebijakan Publik): Kolaborasi antara lembaga pemerintah dengan penegak hukum memang menjadi strategi penting untuk memastikan program nasional berjalan optimal dan aman dari penyimpangan. Namun, mekanisme pengawasan harus berjalan seimbang dengan fleksibilitas birokrasi agar tidak justru memperlambat implementasi program.

Prof. Bambang Suharto (Pakarpemberdayaan Masyarakat): Pendampingan hukum adalah langkah tepat agar program gizi nasional tidak hanya berjalan lancar tetapi juga terhindar dari potensi penyalahgunaan dana. Namun, BGN juga perlu membangun sistem monitoring internal yang kuat sebagai pelengkap dukungan eksternal.

--------------------

What's Next: Dengan pengawalan dari Kejaksaan Agung, program gizi nasional akan berjalan lebih efektif dan efisien, mengurangi risiko penyalahgunaan dana, serta mempercepat pencapaian target peningkatan gizi masyarakat secara nasional.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/news/20250320154816-4-620380/kelola-dana-triliunan-untuk-mbg-bgn-minta-pendampingan-kejaksaan