Courtesy of CNBCIndonesia

Sorotan AS terhadap QRIS, Netizen Indonesia Bela Inovasi Pembayaran Digital

Menyoroti kekhawatiran pemerintah AS terhadap kebijakan QRIS dan reaksi netizen Indonesia terhadap hal tersebut.

22 Apr 2025, 12.10 WIB

136 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

QRIS merupakan inovasi penting dalam sistem pembayaran di Indonesia.
Pemerintah AS menunjukkan kekhawatiran tentang kebijakan QRIS yang tidak melibatkan pemangku kepentingan internasional.
Dukungan netizen Indonesia terhadap QRIS mencerminkan kebanggaan terhadap kemajuan teknologi pembayaran di tanah air.

Jakarta, Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat menyoroti kebijakan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Mereka mencatat bahwa perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank, khawatir karena tidak diberi kesempatan untuk memberikan pandangan mereka mengenai sistem tersebut. Hal ini terungkap dalam laporan Perkiraan Perdagangan Nasional 2025 yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) pada akhir Februari lalu.

Sorotan dari pemerintah AS ini memicu gelombang dukungan dari netizen Indonesia di media sosial X (dulunya Twitter). Netizen mengatakan bahwa QRIS merupakan salah satu keajaiban sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Mereka juga menyebutkan bahwa AS merasa terganggu karena transaksi QRIS tidak melewati sistem yang mereka punya, seperti Mastercard atau VISA.

Beberapa netizen juga membandingkan QRIS dengan sistem pembayaran di negara lain, seperti AS dan Jepang, dan menyatakan kebanggaan mereka terhadap QRIS. Mereka menekankan pentingnya mempertahankan QRIS dan tidak membiarkan pengaruh asing mengusik sistem tersebut. Dukungan ini menunjukkan betapa pentingnya QRIS bagi masyarakat Indonesia dalam hal kemudahan dan efisiensi pembayaran.

--------------------

Analisis Kami: QRIS adalah langkah strategis Indonesia untuk mengendalikan ekosistem pembayaran digitalnya dan mengurangi ketergantungan pada perusahaan global yang memungut biaya tinggi. Meskipun keluhan AS bisa dipahami dari sudut pandang bisnis mereka, namun kebijakan ini penting untuk kedaulatan ekonomi digital Indonesia dan mendorong inklusi keuangan yang lebih luas.

--------------------

Analisis Ahli:

Andi Setiawan (Ekonom Digital Indonesia): Kebijakan QRIS merupakan tonggak penting kedaulatan digital Indonesia yang memperkuat kontrol atas data transaksi dan biaya pembayaran. Kritik dari asing justru membuktikan bahwa produk lokal ini sudah cukup kuat dan mengancam dominasi sistem pembayaran global.

Lina Marlina (Pengamat Teknologi Finansial): Keberhasilan QRIS menunjukkan bahwa inovasi lokal dapat bersaing dengan teknologi internasional. Memastikan transparansi dan keterlibatan internasional memang penting, tapi tidak boleh sampai mengorbankan kedaulatan dan kemandirian sistem pembayaran nasional.

--------------------

What's Next: Ketegangan antara pihak Indonesia dan Amerika Serikat mengenai kebijakan QRIS akan terus berlangsung, tetapi Indonesia kemungkinan akan mempertahankan kedaulatan digitalnya dengan memperkuat sistem pembayaran mandiri agar tidak tergantung pada perusahaan asing.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250422112319-37-627733/qris-jadi-sorotan-as-netizen-ri-bela-mati-matian-bilang-begini

Pertanyaan Terkait

Apa itu QRIS?

QRIS adalah standar nasional untuk pembayaran menggunakan kode QR di Indonesia.

Mengapa pemerintah AS menyoroti kebijakan QRIS?

Pemerintah AS menyoroti kebijakan QRIS karena kekhawatiran tentang kurangnya komunikasi dengan pemangku kepentingan internasional selama proses pembuatannya.

Apa kekhawatiran perusahaan AS terkait QRIS?

Perusahaan AS khawatir bahwa mereka tidak diberi kesempatan untuk memberikan masukan tentang sistem QRIS dan interaksinya dengan sistem pembayaran yang ada.

Bagaimana reaksi netizen Indonesia terhadap sorotan AS?

Netizen Indonesia memberikan dukungan positif terhadap QRIS dan merasa bangga dengan inovasi tersebut.

Apa yang diharapkan netizen terkait keberadaan QRIS?

Netizen berharap QRIS dapat dipertahankan dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari luar negeri.