Courtesy of CNBCIndonesia
Demo Pengemudi Ojek Online di Monas, Kemenhub Diminta Revisi Tarif dan Sanksi Tegas
Menginformasikan tentang aksi demonstrasi pengemudi ojek online yang menuntut sanksi tegas terhadap perusahaan aplikasi pelanggar regulasi serta revisi tarif dan kebijakan layanan ojek online.
20 Mei 2025, 14.51 WIB
155 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Demonstrasi pengemudi ojek online menunjukkan ketidakpuasan terhadap regulasi yang ada.
- Kemenhub diharapkan memberikan respons terhadap tuntutan pengemudi ojek online.
- DPR RI memiliki peran penting dalam mendengarkan aspirasi para pengemudi dan merumuskan kebijakan.
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia - Pada tanggal 20 Mei 2025, pengemudi ojek online melakukan demonstrasi besar di Area Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Mereka menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan perusahaan aplikasi yang dianggap merugikan mereka karena tarif yang tidak adil dan potongan yang tinggi.
Pejabat dari Kementerian Perhubungan, yakni Ahmad Yani, datang ke lokasi aksi tetapi hanya berdiri sebentar dan tidak memberikan keterangan apapun kepada para pendemo. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai sikap resmi pemerintah dalam menghadapi tuntutan para pengemudi.
Terdapat empat asosiasi driver ojol yang mengoordinasi massa aksi. Para pengemudi secara bergantian menyampaikan orasi dan tuntutan mereka yang antara lain berupa pemberian sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi pemerintah dan permintaan revisi tarif yang lebih adil.
Mereka juga mendesak DPR RI Komisi V untuk mengadakan rapat dengar pendapat gabungan yang melibatkan Kemenhub, asosiasi driver, dan aplikator. Selain itu, mereka menuntut potongan aplikasi maksimal 10 persen serta penetapan tarif layanan makanan dan kiriman barang yang melibatkan semua pihak terkait.
Aksi demonstrasi ini menandai ketegangan yang terjadi antara pengemudi ojek online dengan perusahaan aplikasi dan pemerintah, serta menunjukkan kebutuhan adanya dialog dan regulasi yang jelas untuk melindungi hak-hak para pengemudi.
--------------------
Analisis Kami: Kehadiran pejabat Kemenhub yang tidak komunikatif menunjukkan kurangnya kesiapan pemerintah dalam menangani aspirasi masyarakat secara langsung, yang bisa memperparah ketidakpuasan pengemudi ojol. Pemerintah perlu membuka dialog yang lebih transparan dan melibatkan semua pihak untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan.
--------------------
Analisis Ahli:
Dr. Rizki Hidayat, Pengamat Transportasi: Dialog yang kurang terbuka dari pemerintah bisa membuat konflik berkepanjangan antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi. Pemerintah harus berperan aktif sebagai mediator agar regulasi bisa diterima semua pihak.
--------------------
What's Next: Tuntutan pengemudi ojek online kemungkinan akan memicu pembahasan lebih lanjut di DPR dan Kemenhub, dan bisa berdampak pada perubahan regulasi serta tarif aplikasi ojol di masa depan.
Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250520144427-37-634712/muncul-2-menit-di-demo-ojol-pejabat-kemenhub-mundur-tanpa-kata
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250520144427-37-634712/muncul-2-menit-di-demo-ojol-pejabat-kemenhub-mundur-tanpa-kata
Artikel Serupa
Bisnis
1 bulan lalu
18 dibaca
Polisi Amankan Demo Ojol di Monas dengan Penutupan Jalan dan Imbauan Lalu Lintas
Bisnis
2 bulan lalu
147 dibaca
Protes Potongan Ojol, Pemerintah Jembatani Tuntutan dari 20% ke 10%
Bisnis
3 bulan lalu
155 dibaca
Unjuk Rasa Pengemudi Ojek Online Jakarta Hanya Diikuti Ratusan Driver, Layanan Tetap Lancar
Bisnis
3 bulan lalu
139 dibaca
Pemerintah dan Driver Ojol Bahas Revisi Tarif dan Komisi Aplikator
Finansial
3 bulan lalu
99 dibaca
Ribuan Driver Ojek Online Jakarta Tuntut Tarif Pengantaran yang Lebih Adil
Finansial
3 bulan lalu
73 dibaca