Courtesy of Reuters
Pengadilan Tolak Larangan Maryland Mengungkap Pajak Iklan Digital ke Konsumen
Menjelaskan putusan pengadilan yang menyatakan larangan pengungkapan alasan kenaikan harga akibat pajak iklan digital Maryland sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berbicara menurut Amandemen Pertama AS.
16 Agt 2025, 00.45 WIB
26 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Hukum pajak iklan digital Maryland dianggap melanggar hak kebebasan berbicara.
- Gugatan terhadap hukum ini didukung oleh beberapa organisasi perdagangan.
- Pentingnya kritik terhadap pemerintah dalam konteks demokrasi ditegaskan oleh putusan pengadilan.
Greenbelt, Amerika Serikat - Pada tahun 2021, Maryland memberlakukan sebuah undang-undang yang mengenakan pajak atas pendapatan iklan digital yang diperoleh perusahaan besar di negara bagian tersebut. Undang-undang ini juga melarang perusahaan memberikan penjelasan kepada pelanggan mengenai kenaikan harga yang disebabkan oleh pajak tersebut.
Beberapa asosiasi bisnis, termasuk Kamar Dagang dan beberapa kelompok perdagangan digital, menentang aturan ini dengan alasan bahwa larangan tersebut melanggar kebebasan berbicara. Mereka berpendapat bahwa pelanggan berhak mengetahui alasan di balik kenaikan harga yang mereka alami.
Kasus ini dibawa ke pengadilan dan akhirnya diperiksa oleh Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Keempat yang memutuskan bahwa larangan pengungkapan tersebut bertentangan dengan Amandemen Pertama yang melindungi kebebasan berbicara dan kritik terhadap pemerintah.
Hakim Julius Richardson menyatakan bahwa larangan tersebut mencegah perusahaan menjelaskan kepada konsumen soal pajak yang mereka bayarkan, dan hal itu bukanlah tujuan yang dapat membenarkan pembatasan kebebasan berbicara. Kritik terhadap pajak dan pemerintah adalah hal penting dalam demokrasi.
Putusan pengadilan ini mengembalikan perkara ke pengadilan tingkat pertama untuk menentukan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Keputusan ini menjadi angin segar bagi perusahaan dan menunjukkan batasan pemerintah dalam mengatur komunikasi dengan konsumen.
--------------------
Analisis Kami: Putusan ini merupakan kemenangan penting bagi kebebasan berbicara dalam konteks pajak digital yang semakin marak, menunjukkan bahwa transparansi terhadap konsumen tidak bisa diabaikan oleh pemerintah. Namun, legislator harus berhati-hati dalam merancang pajak baru agar tidak bertabrakan dengan hak-hak konstitusional yang fundamental.
--------------------
Analisis Ahli:
Paul Taske: Maryland mencoba menyensor kritik terhadap pajak mereka, dan pengadilan sudah tepat menganggap ini sebagai bentuk sensor yang tidak boleh diterima.
--------------------
What's Next: Perusahaan besar kemungkinan akan lebih terbuka dalam menginformasikan pelanggan tentang biaya pajak digital di masa depan, sementara legislatif negara bagian mungkin harus merevisi aturan pajak untuk menyesuaikan dengan keputusan konstitusional ini.
Referensi:
[1] https://www.reuters.com/legal/government/part-maryland-digital-ad-tax-law-declared-unconstitutional-2025-08-15/
[1] https://www.reuters.com/legal/government/part-maryland-digital-ad-tax-law-declared-unconstitutional-2025-08-15/
Artikel Serupa
Bisnis
3 bulan lalu
191 dibaca
Hakim AS Jadwalkan Sidang untuk Atasi Monopoli Google di Pasar Iklan Online
Finansial
4 bulan lalu
134 dibaca
Hakim Blok Upaya Trump dan Elon Musk Bubarkan CFPB, Lindungi Konsumen
Teknologi
4 bulan lalu
122 dibaca
Pengadilan Tolak Larangan Penggunaan Lirik Lagu oleh AI Anthropic Claude
Bisnis
5 bulan lalu
103 dibaca
FTC Minta Tunda Sidang Kasus Amazon karena Kekurangan Dana dan Personel
Bisnis
5 bulan lalu
78 dibaca
Uni Eropa Akan Beri Denda Ringan ke Apple dan Meta atas Pelanggaran Aturan Digital
Teknologi
5 bulan lalu
97 dibaca