Courtesy of TechCrunch

Kontrak Spionase Rahasia ICE dan Paragon: Kontroversi Spyware Etis dan Hak Asasi

Mengungkap dinamika kontrak antara ICE dan pembuat spyware Paragon, serta kontroversi etis terkait penggunaan spyware yang menargetkan jurnalis dan aktivis, untuk menjaga transparansi dan mengkritisi penggunaan teknologi pengawasan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

02 Sep 2025, 23.11 WIB

196 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

ICE telah mengaktifkan kontrak dengan Paragon meskipun ada kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia.
Paragon menghadapi dilema etis terkait penggunaannya dalam menargetkan jurnalis dan aktivis.
Peningkatan penggunaan spyware di negara demokrasi menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan hak individu.

Washington D.C., Amerika Serikat - ICE, lembaga pengawasan imigrasi Amerika, menandatangani kontrak senilai 2 juta dolar AS dengan perusahaan spyware asal Israel, Paragon. Kontrak itu kemudian diberhentikan sementara oleh pemerintahan Biden untuk menilai apakah kesepakatan tersebut sesuai dengan aturan terkait spyware komersial.

Paragon dikenal sebagai pembuat spyware dengan klaim beretika, tetapi terkena skandal setelah spyware mereka digunakan untuk menyadap jurnalis dan aktivis di beberapa negara, termasuk Italia. Beberapa korban yang terdampak mengungkapkan bahwa mereka adalah target mata-mata digital tanpa alasan jelas.

Kontrak dengan ICE sempat terhenti hampir setahun karena penyelidikan, namun akhirnya pada Agustus 2023 stop work order dicabut dan kontrak menjadi aktif kembali, menimbulkan berbagai pertanyaan terkait risiko penggunaan spyware oleh lembaga pemerintah AS.

Paragon berusaha menunjukkan itikad baik dengan membatasi penjualan hanya ke pemerintah AS dan sekutunya, tapi skandal yang melibatkan target hak asasi manusia tetap membayangi reputasi perusahaan. Italia bahkan melakukan penyelidikan resmi terhadap kasus tersebut.

Para ahli keamanan digital mengingatkan bahwa alat seperti spyware ini sangat berbahaya bagi nilai demokrasi dan kebebasan individu. Pengawasan ketat, transparansi, dan regulasi lebih lanjut dianggap penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi pengawasan.

Referensi:
[1] https://techcrunch.com/2025/09/02/ice-reactivates-contract-with-spyware-maker-paragon/

Analisis Kami

"Penggunaan spyware oleh lembaga pemerintah, terutama yang berpotensi melanggar privasi dan hak asasi, harus diawasi ketat dan transparan. Paragon sebagai penyedia yang mengklaim etis tetap harus bertanggung jawab dan memastikan teknologinya tidak disalahgunakan dalam pelanggaran hak manusia."

Analisis Ahli

John Scott-Railton

"Spyware ini dirancang untuk kediktatoran, bukan demokrasi yang menghargai kebebasan dan hak individu. Penggunaan spyware seperti Graphite merusak integritas demokrasi dan kebebasan sipil."

Prediksi Kami

Kemungkinan kontrak dan penggunaan spyware oleh lembaga seperti ICE akan terus menjadi kontroversi dan mendapat tekanan dari publik serta kelompok hak asasi untuk transparansi dan regulasi yang lebih ketat.

Pertanyaan Terkait

Apa itu kontrak yang ditandatangani oleh ICE dengan Paragon?

Kontrak tersebut bernilai $2 juta untuk solusi perangkat lunak dan perangkat keras yang lengkap.

Mengapa kontrak ini ditinjau oleh pemerintahan Biden?

Kontrak ini ditinjau untuk memastikan kepatuhan terhadap perintah eksekutif yang membatasi penggunaan spyware yang dapat melanggar hak asasi manusia.

Apa yang terjadi setelah perintah 'stop work' diangkat oleh ICE?

Setelah perintah 'stop work' diangkat, kontrak dengan ICE menjadi aktif dan Paragon harus memutuskan apakah akan melanjutkan hubungan mereka.

Apa yang diketahui tentang spyware Graphite yang dikembangkan oleh Paragon?

Graphite adalah spyware yang telah digunakan untuk menargetkan jurnalis dan aktivis, dengan beberapa insiden pelanggaran yang dilaporkan.

Apa dampak dari penggunaan spyware terhadap hak asasi manusia?

Penggunaan spyware dapat melanggar privasi dan hak asasi manusia, terutama ketika digunakan untuk menargetkan individu yang berjuang untuk keadilan sosial.