Courtesy of CNBCIndonesia
Pengemudi Ojek Online Gelar Aksi Besar Tuntut Menteri Perhubungan Dicopot
Mengedukasi publik tentang aksi unjuk rasa besar pengemudi ojek online yang menuntut pencopotan Menteri Perhubungan karena dianggap lebih berpihak pada perusahaan aplikasi transportasi online daripada pengemudi.
17 Sep 2025, 06.20 WIB
275 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Pengemudi ojek online akan melakukan unjuk rasa untuk memperjuangkan hak mereka.
- Aksi ini diadakan di Hari Perhubungan Nasional sebagai bentuk protes terhadap kebijakan transportasi.
- Garda Indonesia menganggap kebijakan yang ada lebih menguntungkan perusahaan aplikasi dibandingkan pengemudi.
Jakarta, Indonesia - Pada tanggal 17 September 2025, pengemudi ojek online di Jakarta akan mengadakan aksi unjuk rasa besar-besaran bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak memihak kepada pengemudi.
Aksi akan dimulai dari markas pengemudi ojek online di Cempaka Mas lalu bergerak menuju Istana Presiden sebagai tempat orasi pertama. Selanjutnya, massa akan melanjutkan ke Kementerian Perhubungan, dan akhirnya berkumpul di depan gedung DPR RI sekitar pukul 12.00 hingga 13.00 WIB.
Pengemudi ojek online juga akan mematikan aplikasi secara masif sebagai simbol solidaritas dalam aksi ini. Hal ini diimbau kepada masyarakat agar dapat menggunakan moda transportasi alternatif saat aksi berlangsung untuk mengurangi dampak kemacetan.
Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250917052501-37-667591/driver-ojol-demo-hari-ini-cek-jadwal-lokasi-dan-tuntutannya
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250917052501-37-667591/driver-ojol-demo-hari-ini-cek-jadwal-lokasi-dan-tuntutannya
Analisis Ahli
Nawawi Abdul Ghani (Pengamat Transportasi)
"Ketegangan ini lumrah terjadi ketika regulasi belum berhasil mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk pekerja informal seperti pengemudi ojek online yang sering menjadi korban kebijakan yang berat sebelah."
Analisis Kami
"Situasi ini mencerminkan ketegangan klasik antara pelaku usaha dan regulasi pemerintah yang harus menyangga kepentingan publik. Jika pemerintah gagal menyeimbangkan kepentingan perusahaan aplikasi dan pengemudi, bisa terjadi eskalasi konflik yang merugikan kedua belah pihak dan pengguna jasa transportasi online."
Prediksi Kami
Aksi ini bisa memicu perdebatan dan potensi perubahan kebijakan di Kementerian Perhubungan terkait hak dan kesejahteraan pengemudi ojek online, serta mungkin mempengaruhi hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan pengemudi ojol.