Courtesy of InterestingEngineering

Google Buka Kembali Akun YouTube yang Diblokir, Ungkap Tekanan Politik Pemerintah

Menginformasikan tentang kebijakan baru Google yang mengizinkan pemulihan akun YouTube yang diblokir karena konten politik Covid-19 dan pemilu, sekaligus mengungkap tekanan politik dari pemerintahan Biden yang mempengaruhi moderasi konten.

24 Sep 2025, 06.54 WIB

319 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Google melakukan perubahan kebijakan untuk memulihkan akun YouTube yang diblokir terkait konten politik.
Tekanan dari pemerintahan Biden terhadap platform teknologi mengenai informasi salah diakui sebagai masalah.
Kebebasan berekspresi di media sosial menjadi topik penting dalam diskusi tentang moderasi konten.

Washington, Amerika Serikat - Google baru-baru ini mengumumkan langkah besar dengan membuka kesempatan bagi para pembuat konten yang sebelumnya diblokir di YouTube karena kebijakan COVID-19 dan pemilu yang kini sudah tidak berlaku kembali bergabung ke platform tersebut. Kebijakan ini terjadi setelah adanya tekanan dari pemerintah Biden yang meminta penghapusan konten tertentu yang sebenarnya tidak melanggar aturan YouTube.

Beberapa tokoh terkenal, seperti Dan Bongino, Sebastian Gorka, dan Steve Bannon, juga termasuk dalam daftar pembuat konten yang bisa mengembalikan akun mereka setelah diblokir. Keputusan ini menandai pergeseran penting di tengah kontroversi moderasi konten politik di media sosial yang sudah berlangsung lama.

Dalam dokumen resmi yang disampaikan ke Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat, Google mengakui tekanan langsung dari pejabat senior pemerintahan Biden untuk menghapus konten terkait pandemi dan pemilu yang tidak melanggar kebijakan mereka. Google menyebut tekanan ini sebagai hal yang tidak benar dan tidak dapat diterima.

Selain mengatasi tekanan politik, Google juga menyatakan tidak akan lagi menggunakan pihak ketiga sebagai pemeriksa fakta dalam mengawasi konten. Perusahaan menekankan pentingnya kebebasan berekspresi sekaligus mengkhawatirkan regulasi seperti Digital Services Act di Eropa yang berpotensi memaksanya menghapus konten yang sebenarnya legal.

Kasus ini mendapat perhatian luas, termasuk dari pejabat seperti Ketua FCC Brendan Carr yang memperingatkan akan adanya pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan media jika kasus seperti penangguhan acara Jimmy Kimmel terulang. Perdebatan ini menggambarkan ketegangan antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan kebebasan berpendapat di era digital.

Referensi:
[1] https://interestingengineering.com/culture/google-youtube-biden-censorship

Analisis Ahli

Tim Wu

"Tindakan Google sangat diperlukan untuk melindungi kebebasan internet, tapi masih harus ada mekanisme transparansi agar platform bisa dipercaya sebagai ruang publik yang adil."

Shoshana Zuboff

"Pengaruh pemerintah terhadap perusahaan teknologi harus diwaspadai karena dapat memperkuat kontrol dan mengurangi kebebasan individu di ranah digital."

Analisis Kami

"Ini adalah langkah maju yang penting untuk kebebasan berekspresi, tapi juga mengungkap bagaimana politik memiliki dampak besar dalam pengelolaan platform digital. Jika tidak diawasi dengan cermat, tekanan politik bisa menghilangkan kepercayaan dari pengguna terhadap netralitas platform."

Prediksi Kami

Kebijakan baru Google kemungkinan akan memicu debat lebih lanjut tentang batasan pengawasan pemerintah terhadap platform digital dan bisa memicu perubahan regulasi untuk menjaga kebebasan berekspresi tanpa intervensi politik.

Pertanyaan Terkait

Apa yang diumumkan oleh Google terkait akun YouTube yang diblokir?

Google mengumumkan akan memulihkan akun YouTube yang sebelumnya diblokir karena pelanggaran terhadap konten politik terkait COVID-19 dan pemilu.

Siapa saja tokoh yang terpengaruh oleh kebijakan baru ini?

Tokoh-tokoh seperti Dan Bongino, Sebastian Gorka, dan Steve Bannon adalah beberapa yang terpengaruh oleh kebijakan baru ini.

Apa yang diungkapkan mengenai tekanan dari pemerintahan Biden?

Dokumen tersebut mengungkap bahwa pejabat senior pemerintahan Biden telah menekan Google untuk menghapus konten yang tidak melanggar kebijakan mereka.

Bagaimana Google menanggapi penggunaan 'fact-checkers' dalam moderasi konten?

Google menyatakan bahwa mereka tidak akan mengandalkan 'fact-checkers' pihak ketiga untuk menyaring konten.

Apa yang menjadi fokus investigasi oleh Komite Kehakiman DPR AS?

Investigasi oleh Komite Kehakiman DPR AS berfokus pada dugaan sensor oleh perusahaan teknologi besar.