Courtesy of TechCrunch

Trump Keluarkan Perintah untuk Atur Hukum AI Nasional, Startup Khawatir

Perintah eksekutif ini bertujuan untuk mengajak pemerintah federal mengatur AI secara nasional sebagai upaya mengurangi kekacauan regulasi antardaerah, sehingga startup dan perusahaan AI mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan yang konsisten di seluruh negara bagian Amerika Serikat.

13 Des 2025, 00.07 WIB

83 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Perintah eksekutif dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan bagi startup.
Ada kekhawatiran bahwa perintah ini lebih menguntungkan perusahaan besar dibandingkan startup kecil.
Dukungan untuk kerangka nasional yang komprehensif sangat diperlukan untuk menghindari kerumitan regulasi yang bervariasi.

Washington, Amerika Serikat - Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan mengatasi ketidakpastian regulasi AI akibat perbedaan hukum di tiap negara bagian Amerika Serikat. Perintah ini mengarahkan badan pemerintah federal, seperti Departemen Kehakiman dan Departemen Perdagangan, untuk menentang regulasi negara bagian yang dipandang menghambat inovasi dan perekonomian startup AI.

Isi perintah ini juga meminta penciptaan tim khusus di Departemen Kehakiman yang dalam waktu 30 hari akan mulai merespons hukum negara bagian yang dianggap memberatkan. Selain itu, Departemen Perdagangan diminta mengumpulkan daftar regulasi negara bagian yang dinilai 'memberatkan' dalam 90 hari, tindakan yang bisa memengaruhi alokasi dana federal kepada negara bagian tersebut.

Meskipun perintah ini bertujuan menyederhanakan regulasi, banyak ahli dan pelaku industri berpendapat bahwa ini malah akan menimbulkan sengketa hukum berkepanjangan dan memperpanjang masa ketidakpastian yang merugikan startup kecil. Mereka juga menyebut bahwa startup biasanya belum memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi aturan yang sering berubah.

Tokoh seperti David Sacks, yang memimpin kebijakan AI dan kripto di pemerintahan Trump, menjadi pusat dorongan kebijakan ini, sementara kritik mengatakan inisiatif ini justru melindungi perusahaan besar dari tanggung jawab atas regulasi AI. Para pakar menilai bahwa tanpa kerangka hukum yang jelas dari Kongres, perintah eksekutif ini hanya memperburuk situasi.

Beberapa dukungan kuat muncul untuk segera dibentuknya kerangka regulasi nasional yang komprehensif dan berbasis risiko agar bisa melindungi konsumen sekaligus mendorong inovasi AI. Langkah-langkah ini dianggap penting agar tidak terjadi perang hukum yang panjang dan membingungkan yang bisa menghambat perkembangan teknologi AI di masa depan.

Referensi:
[1] https://techcrunch.com/2025/12/12/trumps-ai-executive-order-promises-one-rulebook-startups-may-get-legal-limbo-instead/

Analisis Ahli

Michael Kleinman

"EO ini adalah hadiah bagi oligarki Silicon Valley yang ingin menghindari akuntabilitas."

Sean Fitzpatrick

"Negara bagian akan mempertahankan kewenangan perlindungan konsumen mereka di pengadilan, dengan kemungkinan eskalasi kasus hingga Mahkamah Agung."

Hart Brown

"Startup biasanya belum punya program tata kelola regulasi sampai mereka cukup besar, jadi regulasi yang dinamis itu bisa jadi beban berat."

Arul Nigam

"Startup kecil sangat dirugikan karena ketidakpastian regulasi dan mereka butuh standar terbuka atau kerangka regulasi yang jelas."

Andrew Gamino-Cheong

"Ketidakpastian hukum merugikan startup terutama dalam menjual ke pelanggan yang sensitif risiko seperti firma hukum dan sektor keuangan."

Gary Kibel

"EO bukan cara yang tepat untuk menggantikan hukum yang telah disahkan negara bagian, meninggalkan risiko munculnya ekstrema regulasi yang menguntungkan Big Tech."

Morgan Reed

"Kongres harus segera membuat kerangka regulasi AI nasional yang menyeluruh dan berbasis risiko, bukan membiarkan konflik hukum berkepanjangan."

Analisis Kami

"Perintah eksekutif ini lebih menguntungkan perusahaan besar yang punya sumber daya hukum daripada startup yang rentan. Tanpa kepastian regulasi yang cepat dan tuntas, inovasi teknologi AI justru akan terhambat oleh risiko hukum yang membingungkan dan mahal."

Prediksi Kami

Di masa depan, kemungkinan akan terjadi serangkaian litigasi antara pemerintah federal dan negara bagian terkait regulasi AI yang berujung ke Mahkamah Agung, sehingga menciptakan masa transisi yang panjang dan berliku bagi startup sebelum regulasi yang jelas dan tunggal disahkan oleh Kongres.

Pertanyaan Terkait

Apa tujuan dari perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Donald Trump?

Tujuan dari perintah eksekutif tersebut adalah untuk mengatur hukum AI di tingkat federal dan menantang hukum-hukum negara bagian yang dianggap memberatkan bagi startup.

Mengapa startup mengkhawatirkan hukum AI yang bervariasi di setiap negara bagian?

Startup mengkhawatirkan hukum AI yang bervariasi karena dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam mematuhi berbagai regulasi yang berbeda.

Siapa yang akan menyusun daftar hukum AI negara bagian yang dianggap memberatkan?

Departemen Perdagangan akan menyusun daftar hukum AI negara bagian yang dianggap memberatkan dalam waktu 90 hari.

Apa dampak dari ketidakpastian hukum terhadap perusahaan kecil?

Ketidakpastian hukum dapat mempersulit perusahaan kecil dalam menjual produk mereka, meningkatkan biaya asuransi, dan memperpanjang siklus penjualan.

Mengapa penting bagi Kongres untuk segera mengesahkan kerangka nasional untuk AI?

Penting bagi Kongres untuk segera mengesahkan kerangka nasional untuk AI agar tidak ada kerumitan hukum yang berkepanjangan yang dapat merugikan inovasi.