Courtesy of TechCrunch

Mahkamah Agung India Tolak Perlindungan Pajak Tiger Global dari Transaksi Flipkart

Tujuan artikel ini adalah menjelaskan keputusan Mahkamah Agung India yang menolak perlindungan perjanjian pajak untuk Tiger Global dalam kasus keluar dari Flipkart, yang memperkuat posisi India dalam menentang praktik penghindaran pajak melalui struktur offshore. Hal ini penting karena mempengaruhi bagaimana investor asing menilai risiko pajak dalam transaksi lintas negara di pasar India.

15 Jan 2026, 21.19 WIB

165 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Keputusan Mahkamah Agung India memperkuat posisi negara dalam menantang struktur pajak offshore.
Investor harus lebih berhati-hati dalam merencanakan investasi di India untuk menghindari risiko pajak.
Kasus ini menunjukkan pentingnya substansi dalam pengaturan pajak, bukan hanya bentuk hukum semata.

Delhi, India - Tiger Global, sebuah perusahaan investasi besar, menghadapi masalah pajak di India setelah menjual sahamnya di Flipkart kepada Walmart pada 2018. Mereka menggunakan entitas yang berlokasi di Mauritius untuk menghindari pajak capital gain di India dengan mengacu pada perjanjian pajak antara India dan Mauritius.

Namun, otoritas pajak India menolak klaim Tiger Global dan menganggap penggunaan struktur Mauritius tersebut sebagai upaya penghindaran pajak. Kasus ini berlanjut sampai ke Mahkamah Agung India yang menguatkan penolakan tersebut dan membatalkan keputusan sebelumnya dari pengadilan yang lebih rendah.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak kedaulatan penuh untuk mengenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh di wilayah mereka. Pengadilan memperingatkan agar tidak ada struktur buatan yang dirancang secara artifisial untuk melemahkan hak tersebut.

Keputusan ini dianggap penting karena merupakan sinyal kuat bagi investor dan pemerintah bahwa India akan lebih ketat dalam menanggapi strategi penghindaran pajak yang memanfaatkan perjanjian pajak berganda dengan negara lain seperti Mauritius.

Meskipun keputusan ini bisa menyebabkan ketidakpastian di kalangan investor asing, hal ini menunjukkan upaya India untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil, yang berfokus pada substansi bisnis sebenarnya daripada sekadar bentuk legalitas struktur perusahaan.

Referensi:
[1] https://techcrunch.com/2026/01/15/tiger-global-loses-india-tax-case-tied-to-walmart-flipkart-deal-in-blow-to-offshore-playbook/

Analisis Ahli

Ajay Rotti

"Putusan ini merupakan peringatan keras terhadap perencanaan pajak agresif, menandai pergeseran ke arah menilai substansi transaksi daripada bentuk formalnya."

Analisis Kami

"Keputusan ini menunjukkan bahwa India semakin tegas dalam melindungi basis pajaknya dari skema optimasi yang merugikan kedaulatan fiskal negara. Meski dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor asing, ini adalah langkah penting untuk menciptakan mekanisme pajak yang lebih adil dan transparan di pasar yang sangat menjanjikan seperti India."

Prediksi Kami

Ke depan, investor asing kemungkinan akan lebih berhati-hati dan mungkin mencari struktur transaksi yang lebih transparan dan berbasis substansi di India, sementara pemerintah India akan semakin agresif menindak skema penghindaran pajak melalui perjanjian pajak berganda.

Pertanyaan Terkait

Apa keputusan Mahkamah Agung India terkait Tiger Global?

Mahkamah Agung India memutuskan menolak klaim Tiger Global untuk perlindungan pajak berdasarkan perjanjian pajak India-Mauritius.

Mengapa Tiger Global tidak bisa menggunakan entitas berbasis Mauritius untuk menghindari pajak?

Tiger Global tidak bisa menggunakan entitas berbasis Mauritius karena dianggap melakukan penghindaran pajak dan tidak memenuhi syarat untuk perlindungan pajak.

Apa yang dimaksud dengan 'struktur treaty-routing'?

'Struktur treaty-routing' merujuk pada cara perusahaan menggunakan perjanjian pajak untuk mengurangi kewajiban pajak pada transaksi internasional.

Bagaimana keputusan ini mempengaruhi investor asing di India?

Keputusan ini meningkatkan ketidakpastian bagi investor asing yang berencana berinvestasi di India, terutama terkait perencanaan pajak.

Apa yang dimaksud dengan 'grandfathering' dalam konteks pajak?

'Grandfathering' adalah ketentuan yang melindungi investasi lama dari aturan pajak baru, namun ditolak dalam kasus ini.