Nexperia Menghadapi Tantangan di Tengah Ketegangan Teknologi China-Belanda

Wingtech Technology, perusahaan asal China yang memiliki Nexperia, menunjuk Sophie Shen Xinjia sebagai presiden baru perusahaan. Pengangkatan ini dilakukan saat terjadi sengketa kontrol perusahaan dengan pemerintah Belanda, yang menyita Nexperia karena alasan keamanan nasional. Sophie Shen sebelumnya menjabat sebagai penasihat hukum di Wingtech dan dipercaya memiliki kemampuan untuk mengelola masalah hukum dan bisnis internasional. Sophie Shen menggantikan Zhang Qiuhong yang mengundurkan diri pada pertengahan Juli. Sebelum menjadi presiden, Sophie sudah lama bekerja di bidang hukum dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, termasuk di perusahaan internasional seperti TRW dan Bosch. Dia juga lulusan Columbia Law School dan memiliki lisensi praktik hukum di China. Sengketa antara Wingtech dan Belanda makin rumit karena Belanda menggunakan undang-undang lama yang langka dikenal bernama Goods Availability Act untuk mengambil alih kontrol Nexperia. Hal ini membuat Wingtech harus menemukan cara agar bisa mempertahankan kendali atas perusahaan chip tersebut, yang sangat penting bagi perusahaan. Penunjukan Sophie Shen yang berpengalaman di wilayah hukum dan transaksi lintas batas dianggap sebagai strategi Wingtech untuk membuka jalur negosiasi dengan pemerintah Belanda. Wingtech berharap melalui kepemimpinan baru ini, mereka bisa menyelesaikan permasalahan secara damai dan menarik kembali kendali atas Nexperia sebelum masa jabatan dewan berakhir pada tahun 2028. Situasi ini menjadi contoh bagaimana konflik antara keamanan nasional dan bisnis teknologi bisa memicu ketegangan internasional. Langkah Wingtech menunjuk Sophie Shen menunjukkan perusahaan memilih pendekatan yang lebih profesional dan terstruktur dalam menghadapi tantangan geopolitik yang kompleks, khususnya dalam industri semikonduktor yang sangat strategis.

Pemerintah Amerika Serikat telah mengambil kebijakan baru yang membatasi ekspor teknologi ke perusahaan-perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh entitas yang masuk daftar hitam AS. Aturan ini mulai diberlakukan pada akhir September dan memicu Belanda untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan semikonduktor Nexperia yang berbasis di negaranya dan dimiliki oleh China. Karena aturan baru ini berpotensi melumpuhkan operasi Nexperia, pemerintah Belanda mengambil alih kendali perusahaan tersebut, termasuk mengganti CEO mereka, Zhang Xuezheng. Ini adalah langkah penting karena Nexperia memainkan peran kunci dalam industri semikonduktor global yang melayani sektor otomotif, industri, serta perangkat mobile dan konsumen. Namun, suasana politik berubah setelah pertemuan antara Presiden China, Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menghasilkan kesepakatan penangguhan aturan ekspor tersebut selama satu tahun. China menyambut baik keputusan ini dan menganggapnya sebagai kemenangan dalam persaingan teknologi dengan AS. Selain itu, China juga menangguhkan kebijakan ekspor bahan tanah jarang, yang sebelumnya dirancang untuk menekan teknologi dan perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara sedang dalam fase negosiasi dan penghitungan strategis untuk mempertahankan kekuatan dan dominasi dalam bidang teknologi dan semikonduktor. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara AS dan China, tetapi juga menempatkan pemerintah Belanda dalam posisi yang lebih rumit karena harus menyeimbangkan kepentingan internasional dan keberlangsungan perusahaan dalam negeri seperti Nexperia. Persaingan teknologi global masih akan terus berlangsung dengan berbagai langkah taktis yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

Nijmegen, sebuah kota besar di Belanda, tampak tenang meskipun tengah menjadi pusat konflik besar antara pemerintah Belanda dan perusahaan chip asal Tiongkok, Nexperia. Ketegangan ini berakar dari pengambilalihan Nexperia oleh pemerintah Belanda karena alasan keamanan nasional dan tekanan dari Amerika Serikat yang melarang perdagangan dengan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan entitas yang masuk daftar hitam. Nexperia adalah perusahaan semikonduktor penting yang memasok chip untuk berbagai industri termasuk otomotif, teknologi konsumen, dan aplikasi industri. Pengambilalihan ini terjadi setelah CEO Nexperia yang juga pendiri perusahaan induk asal Tiongkok, Wingtech Technology, diusir dari jabatannya oleh pemerintah Belanda. Aksi Belanda didasarkan pada Undang-undang Ketersediaan Barang 1952 yang jarang digunakan, yang memungkinkan pemerintah mengambil alih kendali perusahaan demi melindungi kepentingan nasional. Langkah ini diikuti oleh pemberlakuan pembatasan ekspor yang lebih ketat oleh Amerika Serikat terhadap perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam daftar hitam perdagangan. Pertemuan tingkat tinggi antara Menteri Perdagangan Tiongkok, Wang Wentao, dan para pejabat Uni Eropa diadakan di Brussels dengan tujuan meredakan ketegangan yang berisiko mengganggu rantai pasokan global, khususnya di sektor otomotif. Meski demikian, di kota Nijmegen sendiri, tekanan dan konflik ini belum menjadi topik utama di masyarakat lokal. Situasi ini mencerminkan dinamika geopolitik dan ekonomi global yang semakin kompleks, dimana teknologi dan keamanan nasional menjadi pendorong utama kebijakan negara-negara besar. Bagaimana negosiasi diplomatik akan berjalan sangat krusial untuk menentukan masa depan industri chip dan stabilitas rantai pasokan dunia.

Kasus Nexperia dimulai saat pemerintah Belanda mengambil alih manajemen perusahaan chips ini menggunakan undang-undang dari tahun 1952. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran bahwa produksi pabrik Nexperia di Hamburg dan Manchester akan terganggu akibat cara manajemen CEO Zhang Xuezheng yang dianggap bermasalah. Zhang Xuezheng adalah pendiri Wingtech Technology, sebuah perusahaan asal China yang membeli Nexperia pada 2019. Saat itu, produk Nexperia tidak dianggap berteknologi tinggi sehingga belum menjadi perhatian besar dalam persaingan geopolitik antara AS dan China. Situasi berubah ketika Amerika Serikat memasukkan Wingtech dalam daftar hitam perdagangan, yang membuat perusahaan ini dan Nexperia berada di bawah pengawasan lebih ketat. Hal ini memperburuk hubungan antara Belanda, China, dan Amerika Serikat terkait kontrol teknologi sensitif. Sementara itu, anak perusahaan Nexperia yang berlokasi di Dongguan, China, menolak beberapa perintah dari kantor pusat di Belanda, menunjukkan adanya konflik internal sekaligus politik yang mempengaruhi operasional perusahaan. Diskusi di webinar China Future Tech menyoroti bagaimana keputusan Belanda mengambil kebijakan dramatis ini dipengaruhi oleh tekanan geopolitik dan urgensi menjaga produksi teknologi semikonduktor penting agar tidak terganggu akibat konflik manajemen dan kontrol asing.

Pemerintah Belanda mengambil alih manajemen Nexperia, sebuah perusahaan semikonduktor yang dimiliki oleh perusahaan Tiongkok Wingtech, menggunakan undang-undang yang sudah ada sejak 1952. Langkah ini diambil karena ada kekhawatiran bahwa CEO asal Tiongkok, Zhang Xuezheng, dapat menyebabkan gangguan produksi di pabrik Nexperia di Hamburg dan Manchester. Tindakan Belanda ini memicu kemarahan Beijing, yang kemudian membalas dengan memberlakukan kontrol ekspor terhadap produk yang diproduksi oleh Nexperia dan anak perusahaannya di Tiongkok, khususnya di pabrik Dongguan, Guangdong. Anak perusahaan di Tiongkok juga menentang perintah dari kantor pusat di Belanda, menciptakan ketegangan internal. Sebelumnya, Nexperia tidak menjadi fokus utama konflik geopolitik saat Wingtech mengambil alih pada 2019 karena chip yang diproduksi tidak terlalu canggih. Namun, Amerika Serikat kemudian menempatkan Wingtech dalam daftar hitam perdagangan, meningkatkan risiko dan ketegangan bagi Nexperia, yang dianggap semacam perusahaan Eropa. Webinar China Future Tech menampilkan diskusi para jurnalis senior yang mengungkapkan bahwa langkah Belanda dianggap terlalu mendramatisir situasi namun juga mencerminkan rasa urgensi. Tekanan dari Amerika Serikat diyakini turut memengaruhi pengambilan keputusan Belanda dalam mengamankan perusahaan tersebut dari risiko manajemen asing. Kisah Nexperia ini menggambarkan betapa kompleks dan sensitifnya hubungan geopolitik dalam industri teknologi global. Pengambilalihan manajemen, kontrol ekspor, dan tekanan lintas negara akan berdampak pada masa depan rantai pasok semikonduktor serta dinamika hubungan antara negara-negara besar.

Nexperia, perusahaan chip asal Belanda, tengah mengalami konflik antara kantor pusatnya dan entitas anak perusahaan yang berbasis di Shanghai, China. Perselisihan ini terjadi karena adanya tuduhan dari sisi China bahwa kantor pusat menyebarkan informasi yang tidak benar kepada pelanggan mereka. Hal ini tentu saja menimbulkan masalah beruntun yang mungkin berdampak pada kestabilan produksi dan distribusi produk chip yang sangat penting di seluruh dunia. Nexperia (Shanghai), sebagai salah satu entitas yang beroperasi di bawah Nexperia Belanda, secara terbuka menyatakan bahwa mereka beroperasi secara mandiri dan mematuhi hukum di China. Mereka memastikan bahwa kualitas produk tetap terjaga dan pelanggan tetap menjadi prioritas utama meskipun terjadi konflik internal. Hal ini diselewengkan sebagai dorongan untuk membuktikan bahwa operasi mereka tidak terganggu meskipun ada perbedaan dengan kantor pusat. Dalam surat yang disampaikan kepada karyawan dan diposting di WeChat, Nexperia China mengklaim bahwa mereka akan mengabaikan instruksi dari kantor pusat jika bertentangan dengan kepentingan atau hukum lokal. Mereka juga menuduh kantor pusat telah terus mengabaikan hak-hak hukum mereka dan berusaha mengganggu aktivitas normal perusahaan. Ini menandai sebuah titik ketegangan yang signifikan dalam hubungan mereka. Situasi antara kantor pusat dan anak perusahaan ini bukan hanya berdampak pada internal perusahaan, tapi juga berpotensi mengganggu rantai pasok global yang sangat bergantung pada produk chip dari Nexperia. Apabila ada konflik berkepanjangan, efeknya bisa dirasakan oleh banyak perusahaan di berbagai sektor yang menggunakan chip untuk produknya, khususnya selama periode ketidakpastian geopolitik dan perdagangan saat ini. Kesimpulannya, ketegangan ini menjadi peringatan penting tentang bagaimana perusahaan multinasional harus mengelola hubungan antar regional secara hati-hati dan transparan. Konsumen dan pelanggan juga dapat merasa waspada terhadap potensi gangguan pasokan yang dapat terjadi akibat perselisihan internal ini.