Courtesy of Forbes

Perseteruan Hukum Baldoni-Lively: Mengungkap Kompleksitas Bukti Metadata Digital

05 Feb 2025, 01.22 WIB

17 dibaca

Kasus hukum antara Justin Baldoni dan Blake Lively, serta Ryan Reynolds dan The New York Times, berfokus pada metadata HTML yang diperdebatkan dalam artikel Times. Baldoni mengklaim bahwa Times memiliki akses ke pengaduan hak sipil Lively sebelum dia mengajukan keluhan resmi, yang menunjukkan bahwa artikel tersebut disiapkan lebih awal. Dia juga menuduh adanya koordinasi antara Lively dan Times untuk merusak reputasinya. Namun, Times membantah tuduhan ini dan menyatakan bahwa interpretasi Baldoni terhadap metadata tersebut salah.

Metadata, yang merupakan informasi digital tentang data lain, bisa menjadi alat bukti yang kuat, tetapi sering kali tidak dapat diandalkan jika tidak didukung oleh bukti lain. Misalnya, tanggal dan waktu pada file bisa diubah dengan mudah, sehingga sulit untuk membuktikan keaslian informasi tersebut tanpa akses ke perangkat asli. Dalam kasus ini, untuk membuktikan atau membantah klaim Baldoni, diperlukan bukti tambahan seperti log komunikasi internal atau catatan dari sistem manajemen konten. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun metadata penting, ia harus dipadukan dengan praktik forensik yang ketat untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Referensi:
[1] https://www.forbes.com/sites/larsdaniel/2025/02/04/metadata-at-center-of-justin-baldonis-amended-lawsuit-against-blake-lively-ryan-reynolds-and-the-new-york-times/

Analisis Kami

"Kasus ini mengungkap betapa mudahnya metadata disalahartikan tanpa konteks yang tepat, sehingga memicu tuduhan yang belum tentu berdasar. Hukum perlu mengeksplorasi standar baru yang lebih ketat untuk validasi bukti digital agar dapat melindungi kepentingan semua pihak secara adil."

Analisis Ahli

Dr. Andi Prasetyo, Ahli Forensik Digital

"Metadata bisa menjadi sangat menyesatkan jika berdiri sendiri tanpa akses ke artefak digital lainnya dan perangkat asli, sehingga investigasi menyeluruh sangat penting untuk menghindari kesimpulan yang salah."

Prof. Siti Rahmawati, Pakar Hukum Teknologi

"Pengadilan harus menetapkan protokol yang jelas dalam menerima bukti digital, termasuk metadata, supaya tidak mudah disalahgunakan dalam persidangan atau litigasi publik."

Prediksi Kami

Kasus ini kemungkinan besar akan memicu perhatian lebih besar terhadap pentingnya bukti digital yang lengkap dan prosedur forensik yang ketat dalam penyelesaian sengketa hukum di era digital.