Courtesy of Reuters

Pemerintah Thailand Segera Pindahkan 7.000 Korban Call Center Ilegal dari Myanmar

19 Feb 2025, 10.33 WIB

159 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Pemerintah Thailand berkomitmen untuk menyelesaikan masalah penyelamatan orang-orang dari Myanmar.
Sekitar 7.000 orang telah diselamatkan dari operasi call center ilegal.
Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra menekankan pentingnya tindakan cepat dalam menangani masalah ini.

Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, mengumumkan bahwa sekitar 7.000 orang yang diselamatkan dari operasi pusat panggilan ilegal di Myanmar sedang menunggu untuk dipindahkan ke Thailand. Dia menyatakan bahwa pemerintah Thailand sedang bekerja cepat untuk menyelesaikan masalah ini.

Operasi pusat panggilan ilegal ini sering kali melibatkan penipuan dan eksploitasi terhadap orang-orang yang terjebak di dalamnya. Pemerintah Thailand berkomitmen untuk membantu mereka yang telah diselamatkan dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang diperlukan.

Referensi:
[1] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thai-pm-says-7000-people-rescued-myanmar-call-centres-be-handed-over-thailand-2025-02-19/

Analisis Kami

"Tindakan cepat pemerintah Thailand dalam memindahkan korban operasi ilegal adalah langkah konkret yang penting untuk menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan HAM dan penegakan hukum. Namun, tanpa adanya koordinasi yang ketat antara negara-negara tetangga, masalah eksploitasi semacam ini berpotensi terus berulang dan menjadi tantangan serius di kawasan Asia Tenggara."

Analisis Ahli

Amnesty International

"Langkah ini merupakan kemajuan penting dalam perlindungan korban perdagangan manusia, namun diperlukan penyelidikan mendalam dan sanksi tegas terhadap pelaku operasi ilegal."

Human Rights Watch

"Pemindahan korban harus disertai dengan dukungan rehabilitasi menyeluruh agar mereka bisa pulih secara fisik dan psikologis."

Prediksi Kami

Dalam waktu dekat, ribuan korban call center ilegal ini akan berhasil dipindahkan ke Thailand dan mendapatkan perlindungan serta penanganan yang layak dari pemerintah, yang dapat menjadi langkah awal untuk memberantas jaringan operasi ilegal serupa di kawasan regional.