Courtesy of TheVerge

Elon Musk Memicu Kontroversi dengan Perintah Konyol untuk Pegawai Pemerintah AS

24 Feb 2025, 01.42 WIB

233 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Elon Musk mengeluarkan pernyataan yang kontroversial terkait pegawai federal.
Email dari OPM menimbulkan kekhawatiran tentang legalitas dan dampaknya terhadap pegawai.
Serikat pekerja menentang permintaan tersebut dan menyarankan anggotanya untuk tidak merespon.

Elon Musk mengirimkan tweet yang menyatakan bahwa pegawai federal akan segera menerima email untuk melaporkan apa yang telah mereka kerjakan minggu lalu. Email tersebut berasal dari Kantor Manajemen Personel dan dikirim ke berbagai lembaga pemerintah, termasuk FBI dan Departemen Luar Negeri, dengan batas waktu untuk merespons. Namun, Musk juga menyebutkan bahwa jika pegawai tidak merespons, itu akan dianggap sebagai pengunduran diri, yang menurut banyak pengacara adalah ilegal.

Beberapa pemimpin lembaga, seperti FBI dan Departemen Luar Negeri, menyarankan pegawai untuk menunggu petunjuk lebih lanjut sebelum merespons. Serikat pekerja juga menyarankan anggotanya untuk tidak merespons email tersebut. Banyak orang menganggap tindakan Musk ini sebagai gangguan yang tidak perlu dan dapat menimbulkan stres bagi pegawai federal dan keluarga mereka.

Referensi:
[1] https://theverge.com/news/618069/elon-musk-email-federal-workers-respond-or-resign

Analisis Ahli

Sam Bagenstos

"Tidak ada dasar dalam sistem layanan sipil untuk menganggap kegagalan menjawab email sebagai pengunduran diri."

Hakeem Jeffries

"Elon Musk tidak memiliki otoritas hukum untuk memaksakan tuntutan tersebut terhadap pegawai pemerintah."

Analisis Kami

"Langkah Elon Musk ini tampaknya lebih merupakan gerakan politik dan media daripada intervensi manajemen yang tepat, yang justru dapat mengganggu stabilitas operasional pemerintah. Ini menunjukkan betapa pentingnya memahami batas legal dan etika dalam menjalankan otoritas publik, terutama di lingkungan pemerintahan yang kompleks."

Prediksi Kami

Tindakan Elon Musk dapat memicu konflik hukum dan ketegangan antara pemerintah federal dan pegawai negeri, dengan kemungkinan adanya penolakan luas dari serikat pekerja dan potensi gugatan hukum yang mempertanyakan keabsahan perintah tersebut.