Courtesy of Reuters

Hong Kong Luncurkan Undang-Undang Keamanan Siber Baru untuk Lindungi Infrastruktur Penting

20 Mar 2025, 02.04 WIB

89 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Hong Kong telah mengesahkan undang-undang keamanan siber untuk melindungi infrastruktur kritis.
Undang-undang ini mewajibkan pelaporan insiden keamanan dalam waktu dua jam dan audit keamanan setiap dua tahun.
Ada kekhawatiran bahwa undang-undang ini dapat mengurangi minat investor asing di Hong Kong.

Hong Kong baru saja mengesahkan undang-undang keamanan siber yang akan mulai berlaku pada tahun 2026. Undang-undang ini mengharuskan operator infrastruktur penting, seperti bank, layanan kesehatan, dan transportasi, untuk memperkuat sistem komputer mereka dan melaporkan insiden keamanan siber. Jika mereka tidak mematuhi, mereka bisa dikenakan denda hingga HKRp 82.22 miliar ($5 juta) (sekitar Rp 10.52 miliar ($640,000) ). Chris Tang, Sekretaris Keamanan Hong Kong, menjelaskan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan ekonomi dari gangguan yang bisa terjadi pada sistem komputer yang vital.

Undang-undang ini juga mewajibkan penilaian risiko keamanan setiap tahun dan audit keamanan independen setiap dua tahun. Selain itu, operator harus melaporkan insiden serius dalam waktu dua jam. Meskipun undang-undang ini penting untuk keamanan, beberapa ahli khawatir bahwa biaya kepatuhan yang lebih tinggi bisa membuat investor asing ragu untuk berinvestasi di Hong Kong.

--------------------

Analisis Kami: Langkah Hong Kong ini sangat penting untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur kritis terhadap ancaman siber di era digital, namun penerapan aturan yang ketat dapat membebani bisnis kecil dan menengah. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran bagi investor asing yang mencari kestabilan regulasi, sehingga perlu pendekatan yang seimbang.

--------------------

Analisis Ahli:

George Chen: Biaya kepatuhan yang meningkat bisa menimbulkan kekhawatiran investor asing, terutama di tengah siklus legislatif yang padat, sehingga pemerintah harus mempertimbangkan stabilitas regulasi untuk pemulihan ekonomi.

--------------------

What's Next: Pemerintah Hong Kong mungkin akan menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara penegakan aturan keamanan siber yang ketat dan menjaga daya tarik investasi asing di tengah periode legislasi yang padat.

Referensi:
[1] https://www.reuters.com/technology/cybersecurity/hong-kong-aims-safeguard-key-facilities-with-new-cybersecurity-law-2025-03-19/

Pertanyaan Terkait

Apa tujuan dari undang-undang keamanan siber yang baru disahkan di Hong Kong?

Tujuan dari undang-undang keamanan siber adalah untuk mengatur operator infrastruktur kritis dan memperkuat sistem komputer mereka.

Siapa yang bertanggung jawab untuk melaporkan insiden keamanan siber?

Operator infrastruktur kritis bertanggung jawab untuk melaporkan insiden keamanan siber dalam waktu dua jam.

Apa sanksi yang dapat dikenakan jika tidak mematuhi undang-undang ini?

Sanksi yang dapat dikenakan termasuk denda antara HK$500,000 hingga HK$5 juta, serta denda harian tambahan untuk ketidakpatuhan yang berkelanjutan.

Mengapa undang-undang ini dianggap penting bagi masyarakat dan ekonomi Hong Kong?

Undang-undang ini dianggap penting karena gangguan pada sistem komputer dapat membahayakan ekonomi, keselamatan publik, dan bahkan keamanan nasional.

Apa dampak potensial dari undang-undang ini terhadap investor asing?

Dampak potensial dari undang-undang ini terhadap investor asing adalah meningkatnya biaya kepatuhan yang mungkin membuat Hong Kong kurang menarik bagi mereka.