Courtesy of Reuters
Qantas Dapatkan Perintah Hukum Cegah Data Pelanggan Bocor Usai Peretasan
Menginformasikan tentang tindakan hukum dan investigasi yang diambil Qantas untuk mencegah penyebaran data pribadi pelanggan yang dicuri akibat peretasan.
17 Jul 2025, 11.36 WIB
272 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Pelanggaran data di Qantas adalah yang terbesar di Australia dalam beberapa tahun terakhir.
- Data yang dicuri tidak termasuk informasi keuangan atau rincian penting lainnya.
- Qantas bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk menangani dan menyelidiki insiden ini.
Sydney, Australia - Qantas Airways baru-baru ini mengalami peretasan yang mengakibatkan data pribadi jutaan pelanggannya dicuri. Ini menjadi pelanggaran data terbesar yang dialami maskapai penerbangan tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Dalam insiden ini, tidak semua data penting seperti nomor kartu kredit atau paspor termasuk dalam yang dicuri.
Untuk mengatasi situasi tersebut, Qantas segera mengajukan perintah pengadilan sementara di Pengadilan Tinggi New South Wales. Perintah ini bertujuan untuk melarang siapa pun, termasuk pihak ketiga, mengakses atau menyebarkan data yang dicuri tersebut.
Qantas juga telah menghubungi 5,7 juta pelanggan yang terkena dampak, memberi tahu mereka tentang jenis informasi pribadi yang mungkin telah terekspos selama serangan siber ini. Hal ini membantu pelanggan untuk mengambil langkah pencegahan yang diperlukan.
Situasi ini mengingatkan pada beberapa kasus peretasan besar lain yang terjadi di Australia pada tahun sebelumnya, seperti yang menimpa perusahaan telekomunikasi Optus dan perusahaan asuransi kesehatan Medibank. Insiden seperti ini menunjukkan peningkatan ancaman keamanan siber di sektor-sektor penting.
Qantas bekerja sama erat dengan sejumlah lembaga keamanan seperti Kepolisian Federal Australia dan Pusat Keamanan Siber Australia untuk menyelidiki lebih lanjut insiden tersebut dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.
Referensi:
[1] https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/australias-qantas-obtains-court-order-prevent-third-party-access-stolen-data-2025-07-17/
[1] https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/australias-qantas-obtains-court-order-prevent-third-party-access-stolen-data-2025-07-17/
Analisis Kami
"Pelanggaran data yang menimpa Qantas ini menggarisbawahi betapa rentannya perusahaan besar terhadap serangan siber yang semakin canggih. Terlepas dari kerjasama erat dengan pihak berwenang, penting bagi Qantas untuk menerapkan sistem keamanan siber yang lebih proaktif dan transparan kepada pelanggannya agar kepercayaan dapat segera dipulihkan."
Analisis Ahli
Bruce Schneier
"Pelanggaran data seperti ini menjadi pengingat pentingnya langkah-langkah keamanan berlapis dan transparansi dari perusahaan kepada konsumen mereka."
Katie Moussouris
"Penegakan hukum dan perintah pengadilan sangat penting, tetapi tindakan preventif juga harus ditingkatkan untuk meminimalisir risiko kebocoran data di masa depan."
Prediksi Kami
Kemungkinan besar Qantas dan perusahaan lain di Australia akan meningkatkan keamanan siber mereka serta melakukan peninjauan sistem secara menyeluruh untuk mencegah pelanggaran data serupa di masa depan.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang terjadi dengan Qantas Airways baru-baru ini?A
Qantas Airways mengalami pelanggaran data besar-besaran yang melibatkan informasi pribadi pelanggannya.Q
Berapa banyak pelanggan yang terkena dampak pelanggaran data di Qantas?A
Sekitar 5,7 juta pelanggan terpengaruh oleh pelanggaran data di Qantas.Q
Apa isi dari data pribadi yang dicuri dari Qantas?A
Data pribadi yang dicuri tidak termasuk rincian kartu kredit, informasi keuangan, atau rincian paspor.Q
Siapa saja lembaga yang terlibat dalam investigasi pelanggaran data ini?A
Lembaga yang terlibat termasuk Polisi Federal Australia, Koordinator Keamanan Siber Nasional, dan Pusat Keamanan Siber Australia.Q
Apa yang dilakukan Qantas untuk mencegah penyebaran data curian?A
Qantas telah mendapatkan perintah sementara dari Pengadilan Tinggi New South Wales untuk mencegah akses atau publikasi data curian.