Courtesy of CNBCIndonesia

Malaysia Sahkan RUU Pekerja Gig 2025 Lindungi 1,2 Juta Pekerja Lepas

Memberikan perlindungan dan pengakuan resmi bagi pekerja gig di Malaysia agar hak-hak mereka terpenuhi dan kesejahteraan mereka meningkat secara signifikan.

02 Sep 2025, 15.35 WIB

158 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

RUU Pekerja Gig 2025 memberikan perlindungan hukum bagi pekerja lepas di Malaysia.
Pekerja gig kini diakui sebagai kategori tenaga kerja tersendiri dengan hak-hak yang jelas.
Peraturan baru ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pengakuan terhadap kontribusi pekerja gig dalam ekonomi.

Kuala Lumpur, Malaysia - Pemerintah Malaysia dan Parlemen baru-baru ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Gig 2025 yang bertujuan memberikan perlindungan hukum dan pengakuan resmi kepada pekerja gig, seperti pengemudi ojek online, kurir, dan konten kreator. Dengan adanya RUU ini, pekerja gig tidak lagi dipandang sebagai karyawan tetap ataupun kontraktor independen, tapi sebagai tenaga kerja dengan status hukum tersendiri.

Di bawah aturan baru ini, perusahaan platform seperti Grab dan Foodpanda wajib menyediakan kontrak kerja tertulis yang memuat standar minimum, yang mencakup aturan pembayaran, jam kerja, asuransi, dan cara pemutusan kontrak yang jelas. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pekerja gig yang sebelumnya sering mengalami ketidakpastian dan perlakuan tidak adil dari perusahaan.

RUU ini juga melarang praktik-praktik tidak adil seperti perubahan tarif secara sepihak, penonaktifan akun tanpa alasan yang jelas, dan pembatasan pekerja untuk bekerja di lebih dari satu platform. Pemerintah juga membentuk Tribunal Pekerja Gig yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan kompensasi kepada pekerja jika terjadi pelanggaran.

Inisiatif ini berawal dari mandat Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, pada Maret 2024, yang kemudian diwujudkan melalui kerja sama Kementerian Sumber Daya Manusia dan Universiti Malaya. Proses penyusunan draf RUU melibatkan konsultasi luas dengan berbagai pemangku kepentingan di seluruh negeri untuk memastikan aturan ini sesuai dengan kebutuhan pekerja dan standar internasional.

RUU Pekerja Gig 2025 menjadi tonggak sejarah dalam pengakuan dan perlindungan hak pekerja gig yang selama ini kurang diatur. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan kesejahteraan para pekerja gig meningkat dan peran mereka dalam memperkuat ekonomi Malaysia diakui secara lebih adil dan bermartabat.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250902132942-37-663615/bikin-undang-undang-ojol-dkk-anwar-ibrahim-profesi-kalian-dihargai

Analisis Kami

"Langkah Malaysia ini menunjukkan kematangan dalam mengelola fenomena ekonomi digital dan pekerja gig yang selama ini terabaikan secara hukum. Regulasi ini bisa menjadi model bagi negara-negara lain di Asia Tenggara dalam menghadapi tantangan serupa antara kebutuhan fleksibilitas pekerja dan perlindungan hak mereka."

Analisis Ahli

Steven Sim Chee Keong

"RUU ini menutup celah lama dalam perlindungan pekerja gig yang selama ini rentan terhadap eksploitasi dan ketidakpastian hukum, memastikan kontribusi mereka diakui secara nyata dalam ekonomi nasional."

Prediksi Kami

Dengan diberlakukannya RUU ini, di masa depan perlindungan hukum dan kondisi kerja para pekerja gig di Malaysia akan lebih baik, meminimalisir ketidakadilan, dan meningkatkan produktivitas serta loyalitas pekerja terhadap platform yang mereka gunakan.