Courtesy of CNBCIndonesia

Serikat Ojol Tuntut Jaminan Sosial dan Keterlibatan Pemerintah Daerah Dalam Regulasi

Memperjuangkan hak-hak pengemudi ojek online terutama dalam hal jaminan sosial, perlindungan kerja, dan pelibatan pemerintah daerah agar regulasi terkait driver online bisa lebih jelas dan terlindungi.

09 Sep 2025, 13.40 WIB

202 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Serikat ojek online berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka termasuk jaminan sosial.
Keterlibatan pemerintah daerah sangat penting dalam pengaturan dan perlindungan pengemudi ojek online.
Perlunya undang-undang yang jelas untuk melindungi pengemudi ojek online dari risiko kecelakaan dan kematian.

Jakarta, Indonesia - Sembilan serikat pengemudi ojek online melakukan audensi dengan pimpinan DPR RI untuk membahas masalah hak dan perlindungan sosial para driver. Mereka berharap agar aturan yang lebih menguntungkan segera dibuat dan ada langkah dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol.

Salah satu hal utama yang dituntut adalah jaminan sosial, khususnya santunan kecelakaan kerja yang berlaku ketika pengemudi sedang menjalankan tugasnya. Mereka mengeluhkan bahwa selama ini tidak ada perlindungan semacam itu sehingga menimbulkan kerugian pribadi bila terjadi kecelakaan.

Selain itu, para pengemudi juga meminta pemerintah daerah dilibatkan dalam proses pembuatan regulasi. Alasannya supaya pemerintah daerah bisa lebih mengetahui kondisi riil jumlah pengemudi dan mengantisipasi konflik dengan angkutan umum yang sering terjadi di daerah.

Anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka menyuarakan perlunya membuat Peraturan Presiden yang lebih spesifik untuk mengatur perlindungan, terutama terkait kecelakaan dan kematian. Ia memberikan contoh Jawa Barat yang telah mengalokasikan dana dari APBD untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal.

Para pengemudi berharap bahwa dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak, kesejahteraan dan keamanan kerja mereka akan lebih terjamin, sekaligus mengurangi konflik dengan moda transportasi lain di lapangan.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250909115634-37-665395/daftar-9-serikat-ojol-yang-diajak-rieke-ketemu-dasco-di-dpr

Analisis Kami

"Masalah pengemudi ojol yang selama ini terabaikan jaminan sosialnya mulai mendapat perhatian serius dari berbagai pihak sehingga akan memaksa regulator untuk merumuskan aturan yang lebih jelas dan adil. Namun, pelibatan pemerintah daerah harus dioptimalkan agar pengawasan dan penyelesaian konflik di lapangan bisa berjalan efektif tanpa menimbulkan ketegangan baru."

Analisis Ahli

Rieke Dyah Pitaloka

"Saya percaya keberadaan pemerintahan di tingkat daerah sangat penting untuk menangani permasalahan driver online karena mereka yang paling memahami situasi lokal dan potensi konflik antar moda transportasi."

Lili Pujiati

"Memberikan jaminan sosial seperti kecelakaan kerja bukan hanya kewajiban moral tapi juga bentuk perlindungan sistemik agar pengemudi ojek online merasa dihargai dan terlindungi selama melakukan pekerjaannya."

Prediksi Kami

Dalam waktu dekat kemungkinan akan ada regulasi baru, baik melalui undang-undang ataupun Peraturan Presiden, yang mengatur perlindungan sosial dan keterlibatan pemerintah daerah dalam tata kelola transportasi online.