Courtesy of CNBCIndonesia
SPAI Kritik Diskon BPJS untuk Ojol, Minta Kepastian Status Pekerja yang Layak
Memberikan informasi tentang stimulus diskon jaminan sosial bagi pekerja platform termasuk ojol, sekaligus menyoroti kritik dari serikat pekerja atas perlindungan sosial yang dirasa kurang menyeluruh dan menuntut kepastian status pekerja agar hak mereka terpenuhi.
17 Sep 2025, 13.25 WIB
264 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Diskon jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada pekerja bukan penerima upah perlu diperluas.
- Perlindungan sosial harus mencakup lebih dari sekadar jaminan kecelakaan kerja dan kematian.
- Kepastian status bagi mitra pekerja ojol sangat penting untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.
Jakarta, Indonesia - Pemerintah Indonesia meluncurkan paket stimulus ekonomi dengan memberikan diskon 50% iuran jaminan sosial untuk pekerja bukan penerima upah, termasuk mitra pengemudi ojek online (ojol). Diskon ini berlaku untuk jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) selama enam bulan ke depan dan akan dilanjutkan pada 2026.
Namun, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai perlindungan sosial yang diberikan pemerintah sangat terbatas dan tidak menyentuh perlindungan jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Mereka menganggap perlindungan ini kurang lengkap dan tidak memadai bagi pekerja platform seperti ojol, taksi online, dan kurir.
Ketua SPAI, Lily Pujiati, juga menyoroti masalah yang lebih mendasar yaitu status hukum pekerja ojol yang masih misterius. Platform seperti Gojek, Grab, dan lainnya tidak mengakui pengemudi sebagai karyawan karena belum ada regulasi yang mengatur status mereka. Kementerian HAM bahkan menyatakan bahwa status mitra digunakan platform untuk menghindari kewajiban memberikan hak pekerja.
Untuk itu, SPAI mendesak pemerintah agar segera memberikan kepastian status sebagai pekerja bagi mitra ojol agar mereka bisa mendapatkan perlindungan dan hak layak. Bahkan, SPAI meminta presiden untuk mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur perlindungan pekerja platform agar kondisi kerja dan upah yang manusiawi bisa tercipta.
Lily juga mengingatkan bahwa Indonesia seharusnya bisa lebih maju dalam hal perlindungan pekerja platform, mencontoh negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang sudah mengeluarkan undang-undang khusus untuk melindungi pekerja gig economy.
Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250917130227-37-667736/diskon-jkk-jkm-dari-prabowo-disebut-tak-cukup-driver-ojol-minta-ini
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250917130227-37-667736/diskon-jkk-jkm-dari-prabowo-disebut-tak-cukup-driver-ojol-minta-ini
Analisis Ahli
Irene Natalia (Ahli Ketenagakerjaan, Universitas Indonesia)
"Kebijakan diskon iuran BPJS ini memang baik, tetapi perlu adanya langkah legislatif untuk mengakhiri praktik status mitra yang merugikan pekerja. Negara harus segera membuat regulasi gig worker agar hak-hak dasar mereka tidak terabaikan."
Analisis Kami
"Diskon 50% memang membantu, tetapi itu hanya solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan masalah mendasar terkait status hukum pekerja platform. Tanpa regulasi yang jelas, pekerja ojol dan kurir akan terus berhadapan dengan ketidakpastian dalam perlindungan sosial dan upah yang adil."
Prediksi Kami
Pemerintah mungkin akan menghadapi tekanan lebih besar dari serikat pekerja dan publik untuk mereformasi status hukum pekerja platform, yang berpotensi mendorong terbitnya aturan lebih kuat terkait perlindungan dan hak pekerja gig economy.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang dimaksud dengan paket stimulus ekonomi 8+4+5?A
Paket stimulus ekonomi 8+4+5 adalah program yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung ekonomi, termasuk diskon jaminan sosial bagi pekerja tertentu.Q
Siapa yang mendapatkan diskon jaminan sosial dan berapa besar diskonnya?A
Diskon jaminan sosial diberikan kepada pekerja bukan penerima upah, termasuk mitra pengemudi ojek online, sebesar 50% untuk 6 bulan ke depan.Q
Apa kritik yang disampaikan oleh Serikat Pekerja Angkutan Indonesia mengenai perlindungan sosial?A
SPAI mengkritik perlindungan sosial yang diberikan pemerintah karena dianggap tidak menyeluruh dan hanya mencakup JKK dan JKM.Q
Mengapa penting untuk memberikan kepastian status bagi mitra pekerja ojol?A
Kepastian status penting agar pekerja ojol mendapatkan hak-hak mereka dan perusahaan tidak dapat menghindar dari tanggung jawab.Q
Apa yang dituntut oleh SPAI kepada pemerintah terkait perlindungan pekerja platform?A
SPAI menuntut pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Presiden yang melindungi pekerja platform seperti ojol dan taksi online.Artikel Serupa
