Courtesy of TheVerge

Kontroversi dan Penundaan Soal Penyelamatan TikTok di Amerika Serikat

Artikel ini bertujuan menginformasikan dinamika hukum dan politik seputar upaya menyelamatkan TikTok di AS dengan cara mengalihkan kepemilikan aplikasinya ke perusahaan Amerika, sekaligus menyoroti kontoversi dan keraguan legalitas kebijakan tersebut.

27 Sep 2025, 02.45 WIB

23 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Keputusan Trump terkait TikTok menunjukkan ketidakpastian hukum yang signifikan.
Perusahaan besar di AS berisiko menghadapi konsekuensi hukum karena kebijakan pemerintah.
Ada kekhawatiran tentang bagaimana kesepakatan ini akan memenuhi tuntutan hukum yang ada.

Washington D.C., Amerika Serikat - Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan menyelamatkan TikTok, aplikasi milik China, dengan syarat aplikasi tersebut akan dikelola oleh pihak Amerika. Meskipun demikian, pemerintah belum mengungkap siapa pihak Amerika yang akan mengambil alih kepemilikan TikTok di AS.

Trump beberapa kali memperpanjang tenggat waktu untuk penegakan larangan TikTok yang sesungguhnya sudah mulai berlaku sejak Januari, menimbulkan kritik bahwa tindakannya melanggar konstitusi karena tidak menjalankan tugas penegakan hukum secara tepat waktu.

Para ahli hukum dan sebagian publik mempertanyakan legalitas perpanjangan tenggat waktu dan kesepakatan tersebut, khususnya terkait bagaimana perusahaan besar seperti Google dan Apple tetap menyediakan aplikasi tersebut di toko aplikasi mereka.

Rumor terbaru menyebutkan Oracle, Silver Lake, dan perusahaan dari Abu Dhabi, MGX, akan mengontrol 45 persen TikTok AS, namun persetujuan dari ByteDance dan pemerintah China belum dipastikan. Selain itu, pengawasan ketat terhadap algoritma dan data TikTok juga menjadi perhatian.

Kesimpulannya, meskipun kebijakan ini bertujuan mengatasi masalah keamanan nasional terkait TikTok, proses yang berlarut-larut dan ketidakjelasan hukum meninggalkan banyak keraguan dan ketidakpastian soal masa depan aplikasi ini di AS.

Referensi:
[1] https://theverge.com/report/786748/tiktok-deal-trump-administration-legal-uncertainty

Analisis Ahli

Alan Rozenshtein

"Presiden Trump melampaui kewenangannya dengan memperpanjang tenggat waktu yang seharusnya tidak bisa diperpanjang dan membuat kebijakan tersebut terkesan semena-mena serta melanggar prinsip hukum konstitusional."

Analisis Kami

"Situasi ini memperlihatkan bagaimana politik dan kepentingan bisnis bisa menabrak prinsip hukum dasar, terutama dalam hal penegakan undang-undang. Kebijakan yang ambigu dan penundaan berulang hanya memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperumit masalah keamanan digital."

Prediksi Kami

Penegakan kebijakan terhadap TikTok di AS kemungkinan akan terus tertunda dan menghadapi tantangan hukum, sementara kepemilikan serta regulasi aplikasi masih belum pasti dan menimbulkan masalah baru terkait keamanan nasional dan hukum.

Pertanyaan Terkait

Apa tujuan dari perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Donald Trump terkait TikTok?

Tujuan dari perintah eksekutif tersebut adalah untuk 'menyelamatkan' TikTok dengan menjadikannya dioperasikan oleh perusahaan Amerika.

Mengapa ada pertanyaan mengenai legalitas kesepakatan TikTok?

Ada pertanyaan mengenai legalitas kesepakatan karena Trump melakukan penundaan berulang kali dan tidak jelas siapa yang akan memiliki TikTok di AS.

Siapa yang mungkin akan mengontrol operasi TikTok di AS?

Laporan menyebutkan bahwa Oracle, Silver Lake, dan MGX mungkin akan mengontrol sekitar 45 persen dari TikTok di AS.

Apa yang terjadi dengan perusahaan besar seperti Google dan Apple terkait TikTok?

Perusahaan besar seperti Google dan Apple berada dalam posisi hukum yang rumit karena mereka secara teknis ilegal untuk mendistribusikan TikTok.

Bagaimana pandangan Alan Rozenshtein terhadap tindakan Trump terkait TikTok?

Alan Rozenshtein berpendapat bahwa tindakan Trump menunjukkan pelanggaran terhadap hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi perusahaan yang terlibat.